Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menandatangani nota kesepahaman dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku tentang pengelolaan dan penilaian barang milik daerah, pengurusan piutang daerah, serta pelayanan lelang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy C. Kapissa bersama Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto.

Wakil Bupati Jimmy C. Kapissa dalam kesempatannya mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan barang milik daerah.

Baca juga: Pangkas Jarak Medis, TSE Pasok Obat Gratis di Pedalaman Papua Selatan

Kerja sama yang dibangun, kata wabup, bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi tonggak penting sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan tonggak penting sinergi untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujarnya.

Menurut Wabup, ruang lingkup kerja sama meliputi pengelolaan kekayaan daerah, penilaian aset, pengurusan piutang daerah hingga penyelenggaraan lelang. Seluruh aspek tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal kabupaten.

Ia mengakui salah satu tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah adalah penyelesaian piutang yang telah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas laporan keuangan, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas pengelolaan aset daerah.

Baca juga: Kagumi Gol Menit Akhir Messi Cs Tekuk Inggris 2-1, Kapolda Papua Tengah Optimis Argentina Juara

"Oleh karena itu kami menyambut baik dukungan DJKN sebagai mitra strategis yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kewenangan dalam memberikan pendampingan teknis sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut diperkuat melalui inovasi KAMAM-KAMI yang dikembangkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor. 

Inovasi itu mengedepankan kolaborasi, monitoring berkelanjutan, manajemen berbasis data, serta komitmen adaptif untuk mempercepat penyelesaian piutang daerah.

"Kami meyakini keberhasilan penyelesaian piutang daerah tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Diperlukan kerja sama erat antara pemerintah daerah, inspektorat, perangkat daerah terkait, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan," terangnya

Baca juga: Pernah Bawa Juara Lalu Degradasi, Angel Alfredo Vera Kembali ke Persipura untuk Jabatan Baru Ini

Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, menyebut nota kesepahaman ini menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang profesional serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Tunggul, pemerintah pusat maupun daerah saat ini menghadapi tantangan ruang fiskal yang semakin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat. 

Karena itu, optimalisasi aset serta penyelesaian piutang tidak lagi hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi telah menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ia juga menilai mekanisme lelang yang dilaksanakan melalui KPKNL secara transparan dan akuntabel dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan nilai ekonomi aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.

"Nota kesepahaman yang kita lakukan hari ini bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kolaborasi yang semakin erat antara Kementerian Keuangan melalui DJKN dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah," katanya.(*)