TRIBUNKALTARA.COM, NUSANTARA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono membeberkan kabar terbaru soal pelaksanaan pebangunan tahap II IKN di Kalimantan Timur.
OIKN mengevaluasi pelaksanaan pembangunan tahap II untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target menuju operasional IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Evaluasi mencakup proyek yang dibiayai APBN, investasi swasta, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Rapat monitoring dan evaluasi digelar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan melibatkan kementerian, kontraktor, konsultan, dan investor.
Baca juga: Basuki Luruskan Kabar Terbaru soal Pembangunan IKN Nusantara
Dikutip dari TribunKaltim.co, kegiatan tersebut dilaksanakan di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026).
Selain memantau progres pembangunan, forum tersebut juga membahas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan agar tidak menghambat target penyelesaian proyek.
Pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu:
Pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh OIKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Melalui APBN yang dikelola OIKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Dari jumlah itu,rinciannya:
Paket yang masih dalam proses konstruksi meliputi pembangunan gedung perkantoran serta kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem pengelolaan air minum dan penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik.
Sebanyak 78 paket telah selesai, sedangkan 12 paket lainnya masih dalam proses konstruksi.
Beberapa proyek strategis yang tengah berjalan antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.
Sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan.
Sebanyak 11 paket telah selesai, sedangkan satu paket masih dalam tahap konstruksi, yaitu pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi untuk mendukung penataan kawasan dalam rangka pembangunan IKN.
Dari skema investasi swasta, hingga saat ini sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).
Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sementara enam proyek sedang memasuki tahap konstruksi.
Proyek itu, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, Kawasan Campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, dan Apartemen PT Dian Jaya Indonesia.
Adapun melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek sektor jalan.
Dalam waktu dekat, skema ini akan memasuki tahap pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.
Basuki menegaskan percepatan pembangunan harus tetap mengutamakan aspek keselamatan kerja.
"K3 kita harus lebih ketat lagi. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman," ungkapnya Kamis (16/7/2026).
Basuki memastikan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala agar seluruh pembangunan tetap berada di jalur yang telah ditetapkan menuju target operasional IKN pada 2028.
"Target kita 2028. Kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan harus tetap menjadi pegangan," katanya. (*)
