TRIBUNNEWS.COM – Desakan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan dan masukan dari parlemen.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Edy Wuryanto, mendesak agar program ini diprioritaskan untuk mengatasi masalah stunting dan malnutrisi.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari, mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal tata kelola program nasional tersebut.
Hal itu diungkapkan keduanya setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Edy Wuryanto menegaskan, fokus utama program MBG harus tertuju pada pengentasan masalah gizi ekstrem di Indonesia.
Menurutnya, program ini jangan sekadar menjadi rutinitas pembagian makanan gratis, melainkan harus menyasar langsung akar masalah stunting dan malnutrisi.
Ia menilai, jika program MBG hanya sekadar bagi-bagi makan siang gratis, maka dampak bagi penurunan stunting dan malnutrisi tidak akan maksimal.
"Kami semua mendukung program Presiden dalam konteks perbaikan tata kelola. Yang kami inginkan, MBG benar-benar berdampak pada penurunan malnutrisi, penurunan stunting, dan terwujudnya Generasi Emas 2045," ungkapnya.
Edy juga menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program MBG tidak hanya berjalan sebagai program pemberian makanan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan stunting, pemberdayaan petani dan UMKM, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Jadi masih banyak hal yang memang keterlibatan lembaga-lembaga perlu dielaborasi dan itu butuh regulasi yang kuat,” katanya.
Baca juga: MBG Watch Ungkap 5 Yayasan dengan SPPG Terbanyak: Polri, Muhammadiyah, dan TNI
Di sisi lain, pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola program strategis ini disuarakan oleh Lucy Kurniasari.
Guna memastikan program MBG berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja).
"Program MBG ini memang program yang sangat mulia. Semua pasti mendukung programnya. Namun dalam perjalanannya memang banyak terjadi pelanggaran di sistem, tata kelola, lalu sasaran penerima manfaatnya juga tidak tepat," ujarnya.
Lucy menekankan bahwa Panja tersebut, nantinya bertugas mengawasi mekanisme distribusi, alokasi anggaran, hingga kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
Langkah ini dinilai krusial mengingat skala program MBG yang besar serta melibatkan anggaran negara yang signifikan, sehingga potensi penyimpangan harus diminimalisasi sejak dini.
"Saya mengusulkan untuk membentuk Panja Tata Kelola agar diperoleh fakta yang akurat dan jernih tanpa kepentingan tertentu."
"Panja ini diharapkan dapat membantu Bapak Presiden melakukan refleksi dan menyusun roadmap Program Makan Bergizi Gratis," ungkapnya.
Sementara itu, pada rapat tersebut, Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar menyoroti tidak adanya pelibatan tiga unsur elemen masyarakat dalam implementasi program MBG.
Adapun elemen yang dimaksud yakni orang tua, guru, serta petugas posyandu.
Padahal, menurut Askar, ketiga elemen masyarakat tersebut yang paling memahami kebutuhan anak.
Dia juga menjelaskan, masukan kepada pemerintah untuk melibatkan mereka sudah disampaikan sejak sebelum program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 lalu.
"Sejak awal sebelum MBG itu dilakukan, kami sudah sampaikan (SPPG) kelola oleh sekolah dan komunitas. Jadi kalau usulnya dekomersialisasi, itulah sebetulnya yang harus dilakukan."
"Karena hanya ada tiga entitas yang paham entitas urusan anak yaitu orang tua, guru, serta petugas posyandu atau puskesmas. Dan libatkan entitas tiga hal ini dan tidak dilakukan," katanya.
Askar menilai, alasan pemerintah justru melibatkan yayasan untuk mengelola MBG karena tidak ada keuntungan yang didapatkan bagi para pemiliknya.
Ditambah, sambung Askar, para pemilik yayasan tersebut memiliki koneksi dengan lingkaran pemerintah.
"Saya to the point saja Bapak/Ibu, kenapa itu (melibatkan orang tua hingga posyandu) tidak dilakukan? Mengapa lewat vendor-vendor besar?"
"Karena kalau lewat sekolah atau komunitas, tidak ada rentenya, tidak ada Rp 6 juta per hari, tidak ada uang yang diterima oleh pemilik-pemilik dapur besar itu yang terafiliasi dengan pengambil kebijakan," katanya.
Askar juga mengungkapkan bahwa tidak mungkin pemilik SPPG belum mendapat untung hingga saat ini.
Pasalnya, menurut temuan MBG Watch, banyak dugaan korupsi anggaran yang dilakukan melalui penurunan kualitas makanan.
"Kalau dilakukan wawancara lebih dalam ya, mereka nggak nunggu balik modal dua tahun, mereka nunggu balik modal itu enam bulan. Dengan cara apa? Ya dengan diakali makanannya."
"Bahkan banyak sekali, cek MBG Watch, harga telur puluhan ribu rupiah, tapi pencatatannya di atas Rp30 ribu sekarang," jelas Askar.
Baca juga: MBG Watch Tantang Prabowo Akui Program MBG Gagal, Ibaratkan Gempa Bumi
Di sisi lain, Askar juga mengakui banyaknya pemilik SPPG yang khawatir terkait keberlangsungan program MBG ke depannya.
Namun, dia menegaskan tidak ingin mempertentangkan permasalahan tersebut.
Askar menegaskan hanya ingin berbagai permasalahan yang terjadi pada program priortias Prabowo Subianto itu agar diselesaikan.
"Ada juga asosiasi yang datang ke DPR, sebagian besar adalah orang yang punya kekhawatiran juga ya, tapi saya hanya mau bilang tidak ingin mempertentangkan secara horizontal," katanya.
(Tribunnews.com/Gilang P, Yohanes Liestyo)
