TRIBUNSUMSEL.COM– Nama Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono tengah menjadi sorotan mengenai viral kabar pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Hal ini menyusul aksi cecar yang dilayangkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, dalam rapat kerja di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7/2026).
Politisi PDIP tersebut mempertanyakan transparansi dan urgensi megaproyek pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Baca juga: Penampakan Imatsu MDF, Kipas Angin Seharga Rp11 Juta Diduga Menkop Digunakan Untuk Kopdes
Menteri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si., merupakan tokoh kelahiran Jakarta pada 27 Juli 1967.
Sebelum dipercaya nakhodai Kementerian Koperasi, ia terlebih dahulu mengemban amanah di posisi strategis sebagai Wakil Menteri Koperasi.
Di samping karier birokrasinya, Ferry juga memiliki latar belakang akademis yang sangat solid, dengan menyandang gelar Magister (S-2) Ilmu Politik kekhususan Ekonomi Politik Internasional sekaligus gelar Doktor (S-3) Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI).
Sebelum masuk ke lingkaran birokrasi pemerintahan, Ferry dikenal luas sebagai seorang aktivis yang vokal menyuarakan hak-hak rakyat kecil.
Perjuangan lapangannya konsisten berfokus pada kesejahteraan petani, nelayan tradisional, hingga para pedagang pasar.
Pengalaman inilah yang membentuk kepemimpinan dan komitmennya terhadap sistem ekonomi kerakyatan.
Baca juga: Tragedi 5 Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Mahfud MD Desak Penghentian Total
Di ranah politik, ia telah dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sejak tahun 2015 hingga sekarang.
Di mana ia berperan aktif mengawal loyalitas serta menyukseskan program strategis partai di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Kiprahnya di sektor koperasi dan pertanian juga terbilang sangat kuat dan menggurita.
Ia pernah memimpin Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) sebagai Ketua Umum periode 2019–2022, di samping keaktifannya dalam mengawal langsung aspirasi petani dan nelayan di tingkat nasional melalui Induk Koperasi Tani Nelayan (INKOPTAN).
Tidak hanya itu, kepemimpinan Ferry juga merambah ke berbagai organisasi bisnis, keagamaan, dan kemasyarakatan.
Di bidang keagamaan dan sosial, ia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Secretary General) Pimpinan Pusat Syarikat Islam sejak tahun 2022 hingga sekarang, serta menjabat sebagai Ketua Umum (Chairman) Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (Ika Unpad) sejak tahun 2024.
Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Chairman of the Supervisory Board) Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN) sejak tahun 2024 yang berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi pesantren.
Selain itu, ia juga dipercaya mengemban posisi sebagai Sekretaris Dewan Direksi (Secretary Board of Directors) Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) sejak tahun 2018.
Di sektor bisnis dan pedagang, Ferry tercatat pernah menduduki posisi penting sebagai Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2019–2022.
Terakhir, ia juga memiliki pengalaman panjang selama 12 tahun sebagai Ketua Umum (Chairman) Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (Aspebindo) terhitung sejak periode 2010 hingga 2022 lalu.
Sejak tahun 2019 hingga saat ini, Ferry aktif menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
Sebelumnya, beredar isu terkait pengadaan kipas angin untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mencapai Rp1,8 triliun untuk pembelian 1,8 juta unit.
Isu ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam ketika rapat kerja (raker) dengan Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang turut dihadiri oleh Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono di gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Menanggapi cecaran DPR, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengaku tidak tahu-menahu secara pasti karena pengadaannya bukan berada di bawah instansinya.
Namun, Ferry menduga merek kipas angin yang digunakan adalah Imatsu MDF yang diklaim olehnya mencapai Rp11 jutaan.
"Saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis," ungkap Ferry di hadapan Komisi VI, dilansir dari Tribunnews.com
Meskipun harga per unitnya masuk akal untuk kategori kipas industri, Mufti Anam tetap mengkritik keras pola pengadaan barang dalam program KDMP.
Mufti pun meminta agar Ferry menjawab soal kebenaran isu pengadaan barang dengan nilai fantastis tersebut.
"Hari ini rakyat dihebohkan dengan isu pengadaan kipas angin 1,8 juta (unit) dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini."
"Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini, kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun betul tidak pak?" kata Mufti.
Ia menyoroti cara Kemenkop dan PT Agrinas Pangan selaku pelaksana program yang terkesan bergerak diam-diam setiap kali melakukan pengadaan barang.
Mufti mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dengan menyediakan dashboard publik agar masyarakat bisa memantau aliran dana dan jenis barang yang dibeli secara langsung.
"Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita," tegas Mufti.
Terlebih, jika benar pemerintah membeli dalam volume masif hingga 1,8 juta unit, harga satuan dari produsen semestinya bisa ditekan jauh lebih murah dibandingkan harga eceran di marketplace.
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
