TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan publik.
Polemik tersebut mencuat setelah Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam, menyinggung nilai pengadaan tersebut dan meminta pemerintah membuka dashboard pengadaan KDKMP agar dapat diakses masyarakat.
Baca juga: Dirut Agrinas Kritik Ucapan Anggota DPR soal Kipas Angin Rp1,8 Triliun: Merendahkan Kehormatan Dewan
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membantah pernyataan Mufti Anam.
Sementara itu, Mufti Anam tetap mendorong pemerintah membuka dashboard pengadaan KDKMP kepada publik.
Baca juga: Ada Isu Anggaran Kipas Angin untuk KDMP Rp1,8 T, Menkop Ferry: Mungkin Harganya Rp11 Juta per Unit
Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga merespons polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa pengadaan yang dimaksud bukanlah kipas angin rumah tangga atau "kipas kos-kosan" sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membantah pernyataan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Mufti Anam, terkait pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp 1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Bahkan, Joao mengisyaratkan bahwa data yang digunakan oleh Mufti Anam tidak memiliki dasar alias fiktif.
"Kalau saya bilang bodong, Anda provokasi, tapi sepertinya begitu juga, sih. Enggak apa-apa juga ditulis (itu data bodong)," kata Joao saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (16/7/2027).
Kendati membantah soal besaran angka tersebut, Joao enggan menjawab secara tegas saat ditanyai apakah memang ada program pengadaan kipas angin untuk Kopdes.
Sebaliknya, ia mempertanyakan sumber data yang disampaikan Mufti Anam.
Lebih lanjut, Joao menegaskan bahwa pernyataan tanpa didasari oleh data yang valid dapat berujung menjadi fitnah.
Terlebih, kata dia, narasi tersebut dilontarkan oleh seorang anggota legislatif di ruang publik.
Menurut Joao, tindakan melempar isu tanpa bukti hanya sekadar upaya untuk mencari perhatian atau panggung politik semata.
"Karena kalau tidak menjadi satu fitnah yang seolah-olah hanya memprovokasi masyarakat, hanya sebetulnya mencari panggung yang artinya tidak ini ya, kurang pantas dan kurang ini sebagai seorang anggota dewan yang dipilih oleh rakyat harusnya bisa menjaga dan memberikan ketentraman dalam setiap statement-nya gitu," ucapnya.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Program tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan sarana untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Mufti mengaku telah berupaya mencari informasi resmi dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai isu ini, namun belum mendapatkan jawaban pasti.
"Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya Rp 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini," kata Mufti dalam rapat, Rabu.
Ia kemudian menyoroti perbandingan harga satuan kipas angin jika anggaran tersebut benar adanya.
"Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce, harga kipas angin, saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita saja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos itu harganya Rp 338.000," ujarnya.
"Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi Pak, hanya Rp 300.000-an Pak. Itu kalau beli satuan loh Pak," sambungnya.
Menurut perhitungannya, jika anggaran Rp 1,8 triliun dialokasikan untuk 1,8 juta unit, maka harga per unit kipas angin mencapai Rp 1 juta.
Ia menilai angka tersebut sangat jauh dari harga pasar, terlebih jika pemerintah membeli dalam jumlah besar yang seharusnya bisa lebih murah.
Lebih lanjut, Mufti mengkritik adanya kecenderungan Kementerian Koperasi yang dianggap tertutup dalam melakukan proses pengadaan barang.
Ia meminta agar setiap proses pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terbuka.
"Karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian apa namanya Agrinas Pangan ini sering kali sembunyi-sembunyi dalam apa namanya melakukan pengadaan begitu," tegas Mufti.
Baca juga: Heboh Isu Pengadaan Kipas Angin Rp 1,8 Triliun, Dirut Agrinas Tantang Legislator PDIP Buka Data
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mufti Anam, meminta pemerintah membuka dashboard pengadaan barang untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar seluruh proses belanja dapat dipantau masyarakat.
Hal itu disampaikan menyusul mencuatnya isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun.
Mufti menilai transparansi menjadi hal penting agar setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Pada kesempatan kali ini kami minta setiap pengadaan untuk Kopdes Merah Putih, kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita semua bisa memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita," kata Mufti, dikutip Kamis (16/7/2026).
Sebelumnya, dalam rapat kerja Komis VI DPR dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di Gedung DPR, Jakarta, Mufti mempertanyakan kebenaran informasi mengenai dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun.
"Rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab," ucap Mufti.
Ia juga membandingkan harga kipas angin yang dijual di platform e-commerce dengan nilai pengadaan yang beredar.
Menurutnya, pembelian dalam jumlah besar seharusnya memungkinkan pemerintah memperoleh harga yang lebih murah.
"Kipas angin cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp 338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp 300 ribuan. Itu kalau beli satuan. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta. Artinya pastinya jauh lebih murah dari Rp 300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin standing loh Pak, yang hempasan anginnya bisa mungkin menghempaskan tikus-tikus di KDKMP," ucapnya.
Selain mempertanyakan isu tersebut, Mufti juga menyinggung minimnya informasi terkait pengadaan barang untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar proses pengadaan dapat diawasi oleh masyarakat.
Baca juga: Anggota DPR Pertanyakan Isu Pengadaan 1,8 Juta Kipas Angin Rp 1,8 Triliun untuk Kopdes Merah Putih
Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, berkelakar saat merespons isu pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nilainya disebut-sebut mencapai Rp 1,8 triliun.
Ferry menyebutkan bahwa kipas angin yang dimaksud bukanlah kipas angin berbahan plastik seperti yang biasa digunakan di kamar kos.
"Ah, itu kipas anginnya bukan kipas angin kos-kosan. Kalau kipas angin kos-kosan yang plastik," kata Ferry saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Meski demikian, Ferry mengaku tidak mengetahui rincian detail mengenai dugaan pengadaan barang tersebut.
Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa proyek pengadaan kipas angin itu tidak berada di bawah kewenangan kementerian yang dipimpinnya.
"Saya kurang tahu, itu bukan di Kementerian Koperasi," ucap politikus Partai Gerindra ini.
