TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Derasnya arus produk plastik impor berharga murah, terutama dari China, kembali menjadi sorotan.
Kondisi tersebut semakin menekan daya saing produsen dalam negeri, sementara ekonom mengingatkan ancaman yang lebih luas, mulai dari penurunan produksi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlambatan investasi apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah pengamanan perdagangan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai tekanan terhadap industri plastik nasional sudah terlihat, terutama di sektor petrokimia hulu maupun hilir.
Baca juga: Inflasi Dibayangi Harga Pangan dan Kemasan Plastik, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi
"Dampaknya adalah penurunan utilisasi pabrik bahkan berpotensi memicu penutupan operasi. Industri petrokimia hulu dan hilir terpukul akibat membanjirnya bahan baku dari negara seperti China, Thailand, dan Korea," kata Esther kepada media, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu keberlangsungan perusahaan, tetapi juga berpotensi menyeret jutaan pekerja yang selama ini bergantung pada industri plastik nasional.
"Industri plastik nasional menyerap jutaan tenaga kerja. Persaingan yang tidak adil dari produk impor murah membuat kelangsungan hidup pabrik terancam sehingga berisiko menciptakan gelombang PHK," ujarnya.
Tekanan juga dirasakan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang kesulitan bersaing dengan produk luar negeri berharga sangat murah.
"Produk jadi dari luar negeri yang masuk dengan harga sangat murah, bahkan dicurigai ilegal atau dijual di bawah biaya produksi, mematikan pangsa pasar UKM lokal," tambah Esther.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai industri plastik merupakan salah satu sektor yang paling rentan menghadapi lonjakan impor murah dari China.
Baca juga: Impor Plastik Murah dari China Tekan Industri Petrokimia Nasional, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
"Industri plastik itu sejauh pengetahuan saya termasuk yang rentan dan mengalami penurunan kinerja pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir, apalagi dengan banjirnya impor murah dari China. Setelah pandemi, banyak kasus yang mengindikasikan adanya kecenderungan dumping dari China yang mempengaruhi banyak industri, termasuk industri tekstil dan produk tekstil," kata Faisal.
Ia menjelaskan, hasil analisis data perdagangan internasional menunjukkan produk plastik termasuk kelompok barang yang paling banyak menghadapi dugaan impor ilegal dari China.
"Dari catatan terakhir yang kami ambil dari data mirroring Trade Map, plastik dan barang dari plastik termasuk kategori produk impor yang menghadapi masalah dugaan impor ilegal dari China paling besar. Urutannya setelah mesin dan peralatan mekanik, besi baja, serta perabot dan lampu," ujarnya.
Faisal juga melihat tren dugaan impor ilegal tersebut terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu membuat industri nasional semakin sulit bersaing karena produk yang masuk secara ilegal dapat dijual dengan harga jauh lebih murah.
"Kalau dibandingkan 2023 ke 2024, dugaan impor ilegalnya cenderung meningkat. Dampaknya tentu besar terhadap industri dalam negeri karena mereka harus bersaing dengan produk impor ilegal yang tidak membayar berbagai kewajiban seperti tarif impor dan pungutan lainnya," katanya.
Selain menggerus pangsa pasar industri nasional, praktik tersebut juga dinilai merugikan penerimaan negara.
"Produk impor ilegal tidak membayar pajak dan berbagai kewajiban lainnya. Ini berpotensi, bahkan mungkin sudah, berdampak terhadap kerugian negara dari sisi penerimaan fiskal atau APBN," ucapnya.
