POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi ruang dialog antara perwakilan masyarakat penambang bersama pihak PT Timah Tbk serta Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Hal ini guna merespons dinamika sosial dan ekonomi masyarakat penambang yang belakangan kian terhimpit akibat lesunya tata niaga serta ketidakpastian regulasi pertambangan timah.
Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, menegaskan bahwa DPRD senantiasa terbuka lebar dalam menampung dan menjembatani setiap aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat.
Fezzi membenarkan bahwa pihak koordinator pergerakan penambang, dalam hal ini Ketua Ormas Kampong Kamek Damar, Wartha Ade Pramana, telah membangun komunikasi dan koordinasi bersama jajaran pimpinan DPRD Belitung Timur.
"Memang Pak Ade ini sudah berkoordinasi dengan kami terkait masalah pertimahan ini. Kalau kami di dewan, tentu sangat terbuka saja untuk memfasilitasi," ujar Fezzi saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2026).
Menurut Fezzi, pertemuan ini sangat penting mengingat masyarakat penambang membutuhkan ruang klarifikasi langsung dari PT Timah Tbk. Mereka ingin mempertanyakan kondisi tata kelola timah di Belitung secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Fezzi membeberkan bahwa Sekretariat DPRD Belitung Timur saat ini tengah mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk melayangkan surat undangan resmi kepada pihak-pihak terkait. Langkah ini langsung dikebut agar surat dapat dikirimkan secepatnya.
"Kami rencanakan besok (Jumat) kami sudah bersurat ke PT Timah. Sekarang surat undangannya sedang dikonsep di Sekretariat DPRD Belitung Timur," ucapnya.
Tak hanya PT Timah, DPRD Belitung Timur juga akan melayangkan undangan resmi kepada jajaran eksekutif, khususnya Bupati Belitung Timur.
"Nanti kami juga akan mengajak pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Kita duduk bersama, berdiskusi mencari solusi terbaik terkait masalah pertimahan di Belitung Timur ini pada khususnya," ungkap Fezzi.
Fezzi menambahkan, pertemuan pendahuluan secara informal sejatinya telah dilakukan antara pihak dewan dan perwakilan penambang Damar guna menyamakan persepsi sebelum rapat audiensi digelar.
"Kalau koordinasi awal memang sudah ada. Kami sudah berdiskusi banyak dengan Pak Ade mengenai keluhan-keluhan yang dirasakan oleh kawan-kawan penambang di lapangan saat ini," jelasnya.
Di samping itu, Fezzi membeberkan bahwa persoalan tata niaga pertimahan di Belitung Timur ini sebenarnya terus dikawal secara intensif oleh legislatif dan eksekutif. Jauh sebelum rencana ini mencuat, upaya diplomasi ke tingkat pusat sudah dilakukan.
Ia menyebut, Komisi II DPRD Belitung Timur bersama Bupati Belitung Timur sebelumnya sudah berinisiatif melakukan audiensi langsung bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta untuk memperjuangkan nasib penambang.
"Beberapa waktu lalu kami juga melalui Komisi II dan Bupati telah melakukan audiensi ke Kementerian ESDM pusat," ungkapnya.
DPRD Belitung Timur pun berharap ruang dialog yang akan dijadwalkan nanti dapat berjalan secara tertib, kondusif, dan menghasilkan mufakat yang murni menyelesaikan masalah, tanpa harus mengorbankan situasi keamanan dan ketertiban daerah. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)
