WARTAKOTALIVECOM, Jakarta— Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak evaluasi baru.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional mengkaji ulang pelaksanaan program, mulai dari besaran anggaran hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dalam rapat di Istana Kepresidenan, Prabowo mempertanyakan apakah biaya Rp 15 ribu per porsi layak disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut pemerintah, kebutuhan anggaran di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T bisa berbeda dengan di Pulau Jawa karena faktor distribusi dan harga pangan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan Presiden juga meminta perbaikan data penerima dan dapur MBG agar program lebih efektif.

Yang menarik, dalam rapat tersebut muncul pembahasan mengenai kemungkinan penghentian bantuan bagi kelompok masyarakat dari kalangan ekonomi atas atau desil 8, 9, dan 10.

Pemerintah menilai anggaran perlu difokuskan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, daerah tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Meski belum menjadi keputusan final, sinyal evaluasi ini menunjukkan pemerintah mulai mengarahkan MBG menjadi program yang lebih selektif dan lebih tepat sasaran.