BANGKAPOS.COM--Gelombang keluhan masyarakat terkait antrean panjang BBM juga sampai ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Banyak warga mengaku kesulitan memperoleh Pertalite, bahkan harus mengantre sejak pagi hingga mengganggu aktivitas bekerja, bersekolah, maupun menjalankan usaha.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mendesak PT Pertamina Patra Niaga wilayah Bangka Belitung segera menyelesaikan persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Bangka.
Desakan tersebut disampaikan Didit saat menerima Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung, Satriyo Wibowo Wicaksono, di ruang kerjanya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Didit, kelangkaan BBM yang dirasakan masyarakat telah memicu antrean panjang di berbagai SPBU.
Bahkan, sejumlah warga harus mengantre hingga tiga sampai lima jam untuk mendapatkan BBM, baik jenis Pertalite maupun Pertamax.
"Saya sudah mengecek langsung ke lapangan bahkan saya sudah video call dengan GM Pertamina Babel tentang kondisi antrean BBM di Pulau Bangka ini agar cepat diselesaikan," kata Didit.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigus Jaya, memanggil jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel yang membawahi wilayah Bangka Belitung untuk meminta penjelasan mengenai kondisi distribusi BBM di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Didit mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat, mulai dari pelaku usaha mikro, pengemudi ojek online, nelayan, hingga orang tua siswa yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi.
Menurutnya, antrean panjang bukan hanya persoalan kenyamanan masyarakat, tetapi telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.
"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Ada pelaku UMKM, pengemudi ojek online, hingga orang tua yang mengaku anaknya terlambat berangkat sekolah karena harus mengantre BBM. Kondisi seperti ini tentu harus segera dicarikan solusi," kata Didit.
Ia juga menyoroti mulai meningkatnya harga BBM yang dijual secara eceran di luar SPBU.
Berdasarkan laporan masyarakat, harga BBM eceran bahkan sempat menyentuh Rp20.000 per liter, jauh di atas harga resmi yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Didit, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi kelangkaan semu.
Karena itu, DPRD meminta Pertamina memperkuat pengawasan distribusi agar masyarakat tidak terus dirugikan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bangka Belitung, Satrio Wibowo Wicaksono, memastikan bahwa pasokan BBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kondisi aman.
Ia menegaskan tidak ada pengurangan kuota maupun keterlambatan distribusi dari terminal BBM ke seluruh SPBU di wilayah Bangka Belitung.
"Stok BBM kita sangat aman. Cadangan di terminal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar tujuh hari ke depan. Jadi antrean ini bukan karena kekurangan stok ataupun pengurangan pasokan," jelas Satrio.
Menurutnya, distribusi BBM dari terminal menuju SPBU juga berjalan sesuai jadwal sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
Satrio mengungkapkan, hasil evaluasi Pertamina menunjukkan antrean panjang justru dipicu oleh adanya dugaan penyalahgunaan sistem pembelian BBM bersubsidi.
Sejumlah oknum diduga memanfaatkan kelemahan sistem digital dengan menggunakan QR Code ganda, satu kendaraan yang memiliki lebih dari satu QR Code, hingga penggunaan nomor polisi palsu untuk melakukan pembelian berulang di beberapa SPBU.
Modus tersebut membuat satu kendaraan dapat membeli BBM subsidi berkali-kali dalam satu hari sehingga mengurangi jatah masyarakat lain yang memang berhak menerima subsidi.
"Kami menemukan indikasi adanya kendaraan yang berputar dari satu SPBU ke SPBU lainnya menggunakan beberapa QR Code. Ada juga yang menggunakan identitas kendaraan yang tidak sesuai," ungkapnya.
Menurut Satrio, praktik tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya volume transaksi BBM subsidi dalam waktu singkat sehingga memicu antrean panjang di berbagai SPBU.
Sebagai langkah penertiban, Pertamina telah melakukan analisis terhadap data transaksi digital dan mengambil tindakan terhadap kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Sekitar 500 QR Code beserta kendaraan yang diduga melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan telah diblokir sehingga tidak lagi dapat membeli BBM subsidi.
Selain itu, Pertamina juga memberikan sanksi kepada sejumlah SPBU yang dinilai tidak menjalankan prosedur penyaluran BBM sesuai ketentuan.
"Beberapa SPBU sempat kami hentikan sementara pasokannya sebagai bentuk pembinaan karena ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan distribusi BBM subsidi," ujar Satrio.
Untuk memastikan distribusi berjalan tertib, Pertamina juga meningkatkan koordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Personel kepolisian kini ditempatkan di sejumlah SPBU guna membantu mengatur antrean, mengawasi proses pengisian BBM, serta mencegah praktik penyalahgunaan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu menciptakan situasi yang lebih kondusif sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Di tengah meningkatnya antrean, Pertamina kembali mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.
Perusahaan menegaskan bahwa stok BBM di Bangka Belitung dalam kondisi mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memperpanjang antrean.
Sementara itu, Komisi XII DPR RI memastikan akan terus mengawasi langkah BPH Migas dan Pertamina dalam memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan tersebut diharapkan tidak hanya mampu mengurai antrean di SPBU, tetapi juga menutup celah penyalahgunaan subsidi yang selama ini merugikan negara dan masyarakat.
Dengan sinergi antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat, distribusi BBM diharapkan kembali normal sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar tanpa dibayangi antrean panjang di SPBU.(*)
(Bangkapos.com/Riki Pratama/Arya Bima Mahendra)
