TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mengupayakan pemerataan akses internet di wilayah yang masih mengalami blankspot atau tidak terjangkau jaringan telekomunikasi.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar, pemerintah menyiapkan skema kolaborasi dengan pemerintah pusat hingga pemerintah desa untuk menghadirkan layanan internet di daerah terpencil.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Baca juga: Gubernur Sulbar Suhardi Duka Akan Temui Menteri Komdigi, Bahas Kerja Sama Atasi Blankspot
Baca juga: Layanan ASN Pemprov Sulbar Masih Diblokir, DPRD Desak BKN Segera Beri Kejelasan
Kepala Diskominfopers Sulbar, Ridwan, mengatakan strategi penanganan blankspot kini disusun lebih adaptif agar program tetap berjalan meski kemampuan anggaran daerah terbatas.
Pernyataan itu disampaikan saat menjadi narasumber Podcast Tribun Sulbar, Kamis (16/7/2026).
Ridwan menjelaskan, program internet gratis yang sebelumnya berbentuk bantuan kini difokuskan pada fasilitas pelayanan publik.
Sasarannya meliputi sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kantor desa.
Pemprov Sulbar akan menyiapkan perangkat satelit, peralatan pendukung, serta membiayai langganan internet pada tahap awal.
Selanjutnya, biaya operasional bulanan diharapkan dapat dilanjutkan oleh pemerintah desa agar layanan tetap berkelanjutan.
"Ini perlu menjadi pertimbangan desa, karena ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor, khususnya pelaku usaha atau UMKM," kata Ridwan.
Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain yang dihadapi ialah kondisi geografis Sulawesi Barat yang cukup sulit.
Pemprov Sulbar telah menjalin kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Namun, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah wilayah masih terkendala proses penyediaan lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi.
Karena itu, Pemprov Sulbar berharap dukungan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur jaringan di daerah blankspot dapat dipercepat.
Sebagai solusi jangka pendek, Diskominfopers Sulbar juga menggagas kerja sama dengan penyedia layanan internet lokal melalui skema yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Melalui kerja sama tersebut, desa-desa yang selama ini belum terjangkau jaringan internet diharapkan dapat segera memperoleh layanan internet untuk mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sulbar juga menunggu realisasi program Internet Rakyat yang dinilai lebih efisien untuk wilayah dengan jumlah pengguna yang terbatas.
Program tersebut memanfaatkan teknologi transmisi sinyal radio dari menara pemancar ke antena penerima di rumah pelanggan tanpa menggunakan kabel.
"Model seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi internet bagi wilayah blankspot dengan medan geografis yang sulit dan jumlah pengguna yang tidak terlalu banyak," pungkas Ridwan.(*)
