TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Nunukan sepanjang Semester I 2026 menunjukkan capaian yang cukup positif. 

Untuk pendapatan negara telah menembus Rp176,9 miliar, sementara realisasi belanja mencapai Rp817,5 miliar. 

Data tersebut diungkap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik, Kamis (17/7/2026).

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Nunukan, Haris Roseno, mengatakan pelaksanaan APBN di Kabupaten Nunukan dapat dilihat dari sisi pendapatan negara dan belanja negara.

Hingga Semester I 2026, penerimaan negara mencapai Rp176,9 miliar. Angka tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp159,4 miliar, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp3,8 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp13,7 miliar.

Baca juga: Pendapatan Negara dari Kaltara Periode Januari-April Mencapai Rp1,08 Triliun, Meningkat 3.95 Persen

Menariknya, penerimaan pajak di Nunukan masih didominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang mencapai Rp87,2 miliar atau 54,7 persen dari total penerimaan pajak. 

Sementara PPh Nonmigas menyumbang Rp67,8 miliar atau 42,5 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp40,9 miliar.

Di sisi lain, PNBP terbesar berasal dari layanan paspor sebesar Rp2,5 miliar, disusul penerimaan kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp1,8 miliar, serta jasa kepelabuhanan sebesar Rp1,7 miliar.

Tak hanya memaparkan pendapatan, KPPN Nunukan juga mengungkap besarnya anggaran yang dikelola pada tahun ini. 

Total pagu Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah mencapai sekitar Rp1,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Semester I 2026 mencapai Rp184,7 miliar, sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah telah menyentuh Rp632,7 miliar. 

Baca juga: Realisasi APBN di KPPN Tanjung Selor Tembus Rp 5,72 Triliun per September 2024, Begini Penjelasannya

Dengan demikian, total realisasi belanja APBN di Kabupaten Nunukan mencapai Rp817,5 miliar.

Menurut Haris Roseno, penyaluran Transfer ke Daerah telah mencapai 53,5 persen dari total alokasi sebesar Rp1,183 triliun. Seluruh penyaluran dilakukan sesuai ketentuan sehingga tepat waktu dan tepat jumlah.

"Secara umum kinerja penyaluran Transfer ke Daerah Semester I Tahun 2026 meningkat sebesar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Haris Roseno.

Dalam kesempatan itu, Haris juga memaparkan kondisi inflasi di Kabupaten Nunukan. 

Berdasarkan data BPS, inflasi year on year hingga Semester I 2026 tercatat 2,08 persen, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, disusul penyediaan makanan dan minuman/restoran serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

FGD tersebut dihadiri Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja mitra KPPN Nunukan, kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan, Direktur Politeknik Negeri Nunukan, serta para pelaku UMKM.

(*)

Penulis: Fatimah Majid