TRIBUNNERS - Indonesia sering memperdebatkan apakah solusi sampah perkotaan adalah pemilahan dari sumber atau pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (Waste-to-Energy/WtE).
Perdebatan ini sering keliru karena menganggap teknologi sebagai hambatan utama. Padahal, pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa teknologi dapat dibeli, dibangun, dan dioperasikan, sedangkan perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terbentuk. Jepang, misalnya, berhasil menerapkan pemilahan sampah yang sangat disiplin melalui aturan lokal yang rinci, jadwal pengangkutan yang berbeda-beda, dan kepatuhan masyarakat yang tinggi.
Baca juga: Tidak Ikut Proyek Waste to Energy Danantara, Toba Fokus Ekspansi Internasional
Secara teknis, Indonesia dapat membangun insinerator modern seperti di Denmark atau fasilitas WtE dengan pengendalian emisi tingkat tinggi. Namun, membangun kebiasaan memilah sampah di jutaan rumah tangga jauh lebih sulit.
Perubahan perilaku memerlukan: edukasi berkelanjutan, pengawasan yang konsisten, bahkan insentif ekonomi, sanksi sosial maupun administratif, keteladanan dari pengelola kawasan dan pemerintah.
Masalah utama di Indonesia bukan masyarakat tidak mau memilah, tetapi mereka sering tidak melihat manfaat langsung dari pemilahan. Ketika sampah yang sudah dipilah akhirnya dicampur kembali di truk pengangkut, kepercayaan masyarakat langsung hilang.
Karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah harus dimulai dari skala yang lebih kecil seperti kompleks perumahan, apartemen, kawasan industri, dan kawasan komersial sebelum diperluas ke tingkat kota.
Teknologi WtE modern memang tidak sederhana. Fasilitas seperti CopenHill di Kopenhagen mampu mengolah sekitar 400.000 ton sampah per tahun sambil menghasilkan listrik dan panas untuk ratusan ribu rumah dengan sistem pengendalian emisi yang sangat maju.
Lebih jauh lagi, fasilitas Klemetsrud di Oslo sedang mengembangkan integrasi WtE dengan Carbon Capture and Storage (CCS), yang mampu menangkap sekitar 350.000 ton CO₂ per tahun sehingga mendekati konsep "carbon negative".
Namun dari sudut pandang Indonesia, kesulitan teknologi lebih banyak terkait: pendanaan, kepastian pasokan sampah, kualitas operasi dan pemeliharaan, kepastian regulasi. Artinya, tingkat kesulitan teknologi berada pada ranah manajemen proyek dan investasi, bukan pada ketidakmungkinan teknis.
Banyak kompleks perumahan di Indonesia yang sebenarnya telah membuktikan bahwa pemilahan sampah dapat berhasil apabila pengelola kawasan terlibat aktif.
Karakteristik pilot project yang umumnya berhasil adalah pemilahan hanya menggunakan 2–3 kategori sederhana, Ada petugas yang melakukan pengecekan, Sampah organik diolah menjadi kompos atau biodigester, Sampah anorganik dijual ke bank sampah atau pengepul dam Warga mendapatkan umpan balik mengenai hasil pemilahan.
Dari berbagai pengalaman komunitas, faktor keberhasilan bukan teknologi, melainkan tata kelola. Ketika warga melihat bahwa sampah yang dipilah benar-benar diproses secara berbeda dan menurunkan biaya pengelolaan lingkungan, tingkat partisipasi meningkat secara signifikan. Indonesia tidak perlu langsung meniru sistem Tokyo yang memiliki banyak kategori sampah. Tahap awal cukup: organik, daur ulang dan residu. Model tiga kategori ini jauh lebih mudah diterapkan dan lebih realistis secara sosial.
Tantangan yang sering dilupakan: Nasib Pemulung. Salah satu isu yang jarang dibahas dalam proyek WtE adalah dampaknya terhadap kelompok pemulung. Saat ini, banyak TPA di Indonesia secara tidak langsung berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi ribuan pemulung yang mengambil: Plastik PET, Kardus, Logam, Botol kaca, Material bernilai lainnya. Jika sistem pemilahan dan WtE berjalan efektif, volume material bernilai yang masuk ke TPA akan berkurang drastis. Dari perspektif lingkungan, ini adalah keberhasilan. Namun dari perspektif sosial, sebagian pemulung berisiko kehilangan mata pencaharian.
Inilah paradoks transisi pengelolaan sampah: semakin modern sistemnya, semakin kecil ruang ekonomi informal yang selama ini hidup dari ketidakteraturan sistem tersebut.
Menurut saya, pembangunan WtE dan modernisasi pengelolaan sampah harus disertai program transisi sosial.
Beberapa opsi yang layak dipertimbangkan:
1. Mengubah Pemulung Menjadi Pekerja Material Recovery Facility (MRF). Alih-alih bekerja di TPA, pemulung dapat direkrut menjadi: Operator pemilahan, petugas bank sampah, Pengelola fasilitas daur ulang dan Pengawas kualitas material daur ulang. Pengetahuan mereka mengenai nilai ekonomi sampah justru menjadi aset yang berharga.
2. Mengembangkan Koperasi Daur Ulang (KDMP). Pemulung dapat dihimpun dalam koperasi yang memiliki kontrak resmi dengan pengelola kota atau operator WtE. Dengan demikian mereka: Memiliki pendapatan lebih stabil, Mendapat perlindungan sosial, Tidak lagi bekerja dalam kondisi berbahaya di gunungan sampah,
3. Menjadikan Pemulung Bagian dari Circular Economy. Alih-alih dianggap masalah sosial, pemulung dapat menjadi tulang punggung ekonomi sirkular urban melalui pengumpulan material yang bernilai tinggi sebelum residu masuk ke fasilitas WtE.
Jika harus memilih mana yang lebih sulit antara perubahan perilaku dan teknologi, saya berpendapat bahwa:
1. Teknologi WtE modern: 8 dari 10.
2. WtE dengan carbon capture: 9 dari 10.
3. Mengubah perilaku jutaan warga untuk memilah sampah secara konsisten selama puluhan tahun: 10 dari 10.
4. Mengelola dampak sosial terhadap pemulung: 11 dari 10, karena menyangkut aspek ekonomi, budaya, dan
keadilan sosial.
Keberhasilan Indonesia tidak akan ditentukan oleh seberapa canggih insinerator yang dibangun, melainkan oleh kemampuan menciptakan ekosistem yang menggabungkan pemilahan sampah, teknologi modern, dan perlindungan kelompok yang selama ini menggantungkan hidup dari sampah. Teknologi dapat dibeli dalam beberapa tahun, tetapi membangun budaya dan transisi sosial membutuhkan satu generasi.
