TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Ali Lubis melontarkan kritik keras terhadap arah penyusunan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terlalu sibuk membahas proyek-proyek besar, sementara kondisi fasilitas dasar di tingkat RT, RW hingga Posyandu masih menyedihkan.

Kritik itu disampaikan Ali saat rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ali mengaku menemukan langsung berbagai persoalan saat menjalani reses di daerah pemilihannya. Ia menilai masih banyak fasilitas pelayanan masyarakat yang jauh dari kata layak.

Mulai dari Posyandu, kantor RT dan RW hingga sarana penunjang kader Dasawisma disebut belum mendapatkan perhatian serius dalam penyusunan anggaran.

"Di bawah itu Bapak pernah cek enggak? Perangkat paling bawah dari RT, RW, Posyandu, Dasawisma dan lain-lain, mereka saat ini sangat sedih karena fasilitasnya tidak tercukupi atau tidak layak," kata Ali.

Menurut dia, keluhan yang paling banyak diterima warga justru berkaitan dengan kebutuhan dasar yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.

"Kita enggak usah dulu bicara kota global atau kota modern. Bapak turun ke lapangan, ikut sama saya, baru lihat sendiri kondisinya," ujarnya.

Ali mencontohkan masih banyak Posyandu yang belum memiliki alat kesehatan sederhana untuk melayani masyarakat.

Bahkan, alat pengukur tekanan darah maupun timbangan yang layak masih belum tersedia di sejumlah Posyandu.

"Posyandu itu alat tensi darah saja enggak ada. Alat penimbang juga banyak yang tidak memadai. Saya benar-benar enggak mengerti kenapa hal mendasar seperti ini bisa terlewat," ucapnya.

Tak hanya Posyandu, Ali juga menyoroti kondisi kantor RT dan RW yang selama ini menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat.

Menurutnya, banyak kantor RT dan RW yang digunakan untuk Posyandu, PAUD hingga kegiatan warga, tetapi kondisi bangunannya sudah tidak layak.

"Ada kantor RT, kantor RW yang dipakai untuk Posyandu, PAUD dan kegiatan warga, tapi kondisinya tidak layak. Bahkan kipas angin saja enggak ada," katanya.

Di sisi lain, Ali menilai pembahasan APBD justru lebih banyak diarahkan pada proyek-proyek besar yang belum menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat.

"Kita berbicara bangun bendungan laut, bicara proyek-proyek besar, tetapi kebutuhan dasar masyarakat justru belum dipenuhi," ujarnya.

Ia mengingatkan, ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak boleh mengesampingkan pelayanan dasar yang langsung dirasakan warga.

"Jangan seolah-olah Jakarta mau dibangun seperti New York dengan gedung-gedung tinggi. Yang dibutuhkan warga itu pelayanan dasar yang baik dan fasilitas yang memadai," tuturnya.

Ali juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta lebih sering turun langsung ke lapangan sebelum menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Menurutnya, kondisi Jakarta tidak bisa hanya dilihat dari kawasan pusat bisnis.

"Jakarta itu bukan cuma Thamrin dan Sudirman. Coba datang ke Pondok Kopi, Cawang, Cililitan, supaya tahu kondisi sebenarnya dan perencanaannya bisa lebih berpihak kepada masyarakat," katanya.

Ia berharap penyusunan RKPD maupun KUA-PPAS APBD 2027 lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perbaikan fasilitas RT, RW, Posyandu hingga Dasawisma.

"Kalau menyusun rencana kerja, yang berpihak kepada masyarakat dulu. Jangan hanya membahas yang terlihat megah, sementara kebutuhan dasar warga masih banyak yang belum terpenuhi," pungkas Ali.