TRIBUNJAMBI.COM – Lonjakan jumlah titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dan Sumatera, kembali memicu perhatian terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, meminta pemerintah memperkuat upaya pengendalian karhutla melalui penambahan personel, peralatan, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi anggaran penanggulangan bencana.

Menurut Sonny, langkah antisipasi harus dilakukan lebih cepat agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kerugian ekonomi yang lebih besar.

Baca juga: Batang Hari Muaro Jambi dan Tanjabbar Hujan Lebat Malam Ini, Peringatan Dini BMKG

Baca juga: Mulai September Nanti, Rencana Sistem Pertanian Modern PM-AAS di Batang Hari

Luas Karhutla Nasional Tembus 107 Ribu Hektare

Berdasarkan laporan yang diterima Sonny, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan hingga 16 Juli 2026 mencapai 383,07 hektare, terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral.

Sementara secara nasional, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare.

Ia menjelaskan, tidak seluruh hotspot yang terdeteksi satelit merupakan kebakaran aktif. Di Kalimantan Selatan sendiri terdapat 34 hotspot kategori menengah hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota.

Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 13 titik.

"Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (2 hektare) dan Kota Banjarbaru (2 hektare). Syukurlah kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor masih normal dengan jarak pandang 10 kilometer," ujarnya.

DPR Minta Personel dan Peralatan Ditambah

Sonny mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan status siaga karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.

Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembasahan lahan gambut, patroli terpadu, serta penempatan 180 personel Brigdalkar Manggala Agni di wilayah rawan kebakaran.

Meski demikian, ia menilai kapasitas penanganan di lapangan masih belum sebanding dengan potensi ancaman selama musim kemarau.

"Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini," katanya.

Selain penguatan sumber daya manusia dan sarana, Sonny juga mendorong sinergi antara Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD provinsi maupun kabupaten/kota dalam memanfaatkan anggaran mitigasi bencana.

Ia mengusulkan percepatan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), integrasi pendanaan lintas sektor termasuk Dana Desa, hingga pengajuan Dana Siap Pakai (DSP) kepada BNPB bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.

Perusahaan Diminta Ikut Bertanggung Jawab

Sonny juga meminta perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam menangani karhutla.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki wilayah konsesi di kawasan rawan kebakaran harus ikut menyediakan personel, peralatan, maupun dukungan operasional.

"Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka," tegasnya.

Ia memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi penanganan karhutla agar dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian dapat ditekan.

Batang Hari Catat 62 Titik Panas

Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang Hari mencatat peningkatan kejadian karhutla sepanjang tahun 2026.

Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 12 Juli 2026, telah terjadi 96 kasus kebakaran hutan dan lahan dengan total luas lahan terdampak mencapai 39,2888 hektare.

Sekretaris BPBD Kabupaten Batang Hari, Solihin, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan terdapat 62 hotspot dan 34 firespot yang tersebar di delapan kecamatan.

"Untuk total akumulasi hotspot atau titik panas saat ini terpantau sebanyak 62 titik, sementara firespot atau titik api sebanyak 34 titik," ujarnya.

Kecamatan Bajubang menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni 8,7 hektare dari 14 kejadian.

Sementara Kecamatan Muara Bulian mencatat jumlah kejadian terbanyak, yakni 19 kasus, dengan luas lahan terbakar mencapai 6,0395 hektare.

Adapun wilayah lain yang juga terdampak meliputi Kecamatan Batin XXIV, Pemayung, Muara Tembesi, Maro Sebo Ulu, Mersam, dan Maro Sebo Ilir.

BPBD Batang Hari terus meningkatkan patroli serta mengimbau masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi cuaca pada musim kemarau berpotensi mempercepat penyebaran api.