TRIBUN-MEDAN.com, NIAS BARAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan meningkatkan layanan 20 Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap pada tahun 2026.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, yang melayani sekitar 23 ribu penduduk dari 20 desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution usai meninjau Puskesmas Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Kamis (16/7/2026).

Bobby mengatakan, peningkatan fasilitas Puskesmas dilakukan berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Ada 20 Puskesmas tahun ini akan kami perbaiki, tergantung usulan dari bupati/wali kota. Ini Pak Bupati Nias Barat mengusulkan di sini, mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Bobby Nasution.

Menurut Bobby, Puskesmas Mandrehe menjadi salah satu yang diprioritaskan, karena lokasinya strategis dan melayani masyarakat dari 20 desa dengan jumlah penduduk sekitar 23 ribu jiwa. Sementara itu, jarak menuju rumah sakit daerah mencapai sekitar 60 kilometer.

Baca juga: 23 Ribu Warga Nias Barat Andalkan Puskesmas Mandrehe, Gubsu Bobby Bangun Ruang Rawat Inap

"Puskesmasnya salah satu yang sebenarnya secara letak dekat dengan masyarakat karena di sini ada 20 desa dengan 23 ribu penduduk, jarak ke rumah sakit 60 km," jelasnya.

Bobby menuturkan, pembangunan rumah sakit daerah oleh Presiden Prabowo menjadi bagian dari penguatan layanan kesehatan di Kepulauan Nias. Pemprov Sumut melanjutkan upaya tersebut dengan meningkatkan kapasitas Puskesmas agar masyarakat tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit, terutama karena kendala akses.

"Kemarin Bapak Presiden sudah membangun rumah sakit daerah di sini, sangat bagus sekali. Kami dari Pemerintah Provinsi menafsirkan salah satu program presiden di bidang kesehatan, jadi kami dari provinsi coba membenahi Puskesmas-puskesmas biar nggak semua masyarakat ke rumah sakit karena salah satu kendalanya adalah aksesnya," katanya.

Puskesmas Mandrehe akan ditingkatkan menjadi Puskesmas rawat inap dengan kapasitas 10 tempat tidur. Selain penambahan ruang rawat inap, fasilitas persalinan, tenaga dokter, dan peralatan kesehatan juga akan dilengkapi.

"Jadi ini kita perbaiki fasilitasnya, salah satunya ini bisa menjadi rawat inap. Tadi hanya ada dua tempat tidur dan fasilitasnya minim sekali, jadi kita akan buat isinya ada 10 bed, bisa melakukan persalinan, dokter juga," ungkapnya.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, Pemprov Sumut juga terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program beasiswa dokter spesialis.

"Beasiswa dokter spesialis dari Pemerintah Provinsi di USU dan UGM, tahun kemarin ada 16 dan tahun ini ada 5 lagi tes khusus dari Kepulauan Nias, jadi dari sisi SDM-nya coba kita tingkatkan, dari sisi fasilitas coba kita perbaiki," tuturnya.

Untuk mengantisipasi kekosongan tenaga dokter selama mengikuti pendidikan spesialis, Bobby menjelaskan Pemprov Sumut telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dokter dapat dirotasi sesuai kebutuhan pelayanan hingga para peserta pendidikan kembali bertugas.

Targetkan 2029 Seluruh Daerah Sekolah Gratis

Gubernur Sumatera Utara mengatakan, sudah ada 10 kab/kota  yang mendapatkan program sekolah gratis dari Pemprov Sumut. Dijelaskannya, program sekolah gratis ini, diperuntukkan bagi tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan sederajat.  

Dari 10 kabupaten/Kota, lanjut Bobby, diantaranya adalah Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana beberapa waktu lalu.

"Program ini sudah berjalan pada saat Tahun Ajaran Baru kemarin. Tahun ini, itu untuk Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana," tuturnya, Jumat (17/7/2026).

Meski begitu, kata Bobby, ia menargetkan program sekolah gratis ini akan menyeluruh didapatkan seluruh sekolah tingkat SMA se-kabupaten/kota di Sumut pada tahun 2029 mendatang.

"Pendidikan menjadi salah satu tombak utama Indonesia. Kami ingin kegiatan belajar mengajar tidak membebani siswa dan wali murid. Satu diantaranya adalah permasalahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)," jelasnya.

Diakuinya, untuk anggaran, pihaknya belum bisa menggratiskan SPP secara keseluruhan di 33 kabupaten/kota.

"Saat ini baru ada 10 kabupaten/kota yang baru bisa kami bantu gratiskan SPP-nya. Tapi kami janji 2029 semua SPP di seluruh SMA/SMK/SLB akan kami gratiskan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingg belum merinci secara detail jumlah siswa penerima manfaat yang tidak membayar SPP kembali.

"Untuk data, nanti saya akan lihat kembali. Tetapi yang pasti ada 10 kabupaten/kota yang sudah menjalankan program sekolah gratis ini," singkatnya.

Diketahui, berdasarkan catatan Tribun Medan, anggaran program sekolah gratis tingkat SMA/K/SLB sebesar Rp 43 miliar untuk periode 2026-2027.