Oleh: Surya Darma *)
Sejarah baru diukir di lepas pantai Maluku.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memimpin groundbreaking proyek raksasa Blok Abadi Masela di Maluku, Indonesia Timur.
Setelah "mati suri" selama 26 tahun akibat drama perubahan skema pengembangan, birokrasi, dan dinamika investor global, mega proyek senilai 20,94 miliar USD (setara 342 Triliun rupiah) ini akhirnya menancapkan fondasi nyatanya.
Masela bukan sekadar angka produksi 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan sekitar 450 ribu MMSCFD.
Proyek ini adalah simbol kedaulatan yang ditargetkan menjadi tulang punggung swasembada energi nasional pada 2029.
Namun, di saat perhatian bangsa tertuju pada Indonesia Timur, sebuah raksasa lain sedang menggeliat di ujung barat Nusantara: Blok Andaman di lepas pantai Aceh.
Blok Andaman dikembangkan oleh kolaborasi global Mubadala Energy dan Harbour Energy di lepas pantai Aceh.
Blok Andaman digadang-gadang sebagai penemuan gas terbesar (giant discovery) dalam beberapa dekade terakhir.
Pertanyaannya: Apakah Andaman harus melewati drama 26 tahun seperti Masela untuk bisa dinikmati rakyat?
Masela dan Andaman adalah dua pilar utama dalam peta jalan swasembada energi Presiden Prabowo.
Membandingkan keduanya memberikan kita peta navigasi yang jelas tentang bagaimana mengelola komoditas strategis ini.
Baik gas di Blok Masela maupun gas di Blok Andaman adalah jangkar ketahanan energi nasional.
Keduanya memiliki potensi multiplier effect yang masif bagi perekonomian lokal dan daerah tertinggal.
Selain itu, kedua proyek ini dirancang sejak awal untuk mengadopsi teknologi hijau melalui Carbon Capture and Storage (CCS) guna memenuhi komitmen Net Zero Emissions.
Perbedaan terbesar terletak pada fase waktu dan mekanisme bagi hasil.
Masela adalah cerita tentang "waktu yang terbuang" akibat ketidakpastian regulasi di masa lalu, menggunakan skema bagi hasil pola cost recovery.
Andaman, di sisi lain, berada di momentum emas tetapi dengan bagi menggunakan gross split.
Struktur korporasi Mubadala dan Harbour Energy saat ini sangat responsif terhadap dinamika pasar global.
Jika birokrasi Indonesia lambat, momentum Andaman bisa menguap.
Keterlambatan Masela selama lebih dari seperempat abad memberikan pelajaran mahal bagi tata
kelola migas Indonesia:
1. Kepastian Skema Pengembangan Sejak Dini: Perdebatan melelahkan antara skema onshore (darat) dan offshore (laut) pada Masela di masa lalu seharusnya tidak boleh terulang di Andaman. Penentuan konsep engineering harus tuntas tanpa intervensi politik yang kontraproduktif. Apalagi dengan skema gross split memberi jaminan penerimaan bagi Pemerintah dan Pemerintah Aceh sejak tahun pertama gas berproduksi.
2. Kecepatan Menuju FID (Final Investment Decision): Masela membuktikan bahwa gerak cepat sejak Maret 2026 (pertemuan di Tokyo) hingga penandatanganan LNG Development Agreement (LDA) pada April 2026 serta groundreaking pembangunan fasilitas produksi adalah kunci eksekusi. Andaman harus didorong masuk ke fase FID dalam waktu secepat-cepatnya.
3. Mitigasi Risiko Geopolitik Investor: Mundurnya investor lama di Masela sempat membuat proyek ini terombang-ambing. Kehadiran Mubadala (UEA) di Andaman harus dijaga dengan karpet merah investasi, mengingat hubungan strategis bilateral Indonesia-UEA yang sedang mesra mesranya.
Keberhasilan groundbreaking Masela hari ini tidak lepas dari perintah khusus Presiden Prabowo
kepada tiga pilar penghela ekonominya:
Menko Perekonomian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan P Ruslani.
Kini, saatnya Presiden memberikan instruksi khusus gelombang kedua untuk Blok Andaman.
Upaya mendorong perhatian khusus ini harus didasarkan pada tiga strategi utama:
1. Integrasi Andaman ke dalam Masterplan Hilirisasi Ekonomi Hijau
Menteri Investasi & Hilirisasi Rosan P Ruslani perlu menempatkan gas dari Andaman bukan
sekadar komoditas ekspor mentah, melainkan bahan baku utama green industry.
Gas Andaman dapat dialokasikan untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan Kawasan Industri di Sumatra (seperti KEK Arun Lhokseumawe) menjadi pusat industri petrokimia, amonia hijau, dan pupuk yang ramah lingkungan berkat integrasi teknologi CCS.
2. Terobosan Regulasi dan "Fast-Track" Perizinan Eksplorasi Laut Dalam
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dikenal dengan gaya eksekusi cepatnya, harus menerapkan skema insentif khusus untuk eksplorasi ultra-deepwater di Andaman.
Fleksibilitas kontrak, percepatan persetujuan Plan of Development (POD), dan jaminan harga gas domestik yang kompetitif akan membuat Mubadala dan Harbour Energy bergerak tanpa ragu.
3. Konsolidasi Infrastruktur Regional dan Kesiapan Daerah
Menko Perekonomian harus memimpin koordinasi lintas sektoral untuk memastikan infrastruktur penerima (receiving terminal, pipa gas transmisi) di sepanjang Sumatra dan Jawa siap menyerap gas Andaman.
Selain itu, pelibatan pemerintah daerah (Pemerintah Aceh) melalui hak partisipasi (participating interest) harus diselesaikan secara transparan agar tidak menjadi sumbu konflik baru di kemudian hari.
Jika di tingkat pusat Presiden Prabowo telah menginstruksikan "Trio Penghela Ekonomi" (Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi).
Maka di garis depan daerah, kesuksesan Blok Andaman akan sangat ditentukan oleh dua kekuatan lokal: Akselerasi Politik Gubernur dan Kesiapan Intelektual Perguruan Tinggi.
1. Gubernur Aceh: Pemegang "Golden Ticket" Hubungan Strategis dengan Presiden
Kedekatan politik dan personal yang kuat antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Presiden Prabowo Subianto adalah modal intangible yang sangat mahal.
Hubungan linier ini harus dikonversi menjadi keuntungan strategis bagi rakyat Aceh.
Gubernur Aceh tidak boleh sekadar menjadi penerima pasif dari dana bagi hasil migas dan atau Participating Interest (PI).
Mualem dan Wali naggroe Aceh Tgk Malek Mahmud Al Haythar harus mengambil peran aktif sebagai penghela utama (locomotive) menggelar karpet merah hilirisasi hijau:
Diplomasi "Fast-Track" Daerah-Pusat: Menggunakan jalur komunikasi langsung dengan Presiden untuk memotong sumbatan birokrasi daerah, menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebutuhan PSN Andaman, serta memastikan kepastian hukum penggunaan lahan LMAN di KEK Arun untuk kawasan industri hilir.
Arsitek Konsesi Green Industry: Gubernur dapat memanfaatkan berbagai saluran untuk
melobi Pemerintah Pusat agar memberikan kewenangan khusus bagi Aceh dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun sebagai hub industri hijau terintegrasi (amonia hijau dan petrokimia) berbasis gas Andaman dengan fasilitas tax holiday yang menarik bagi Mubadala dan Harbour Energy dan investor lainnya.
2. Perguruan Tinggi di Aceh: Benteng Kesiapan SDM dan Peredam Gejolak Sosial
Belajar dari Masela dan proyek-proyek besar masa lalu, penolakan masyarakat sering kali muncul karena mereka merasa hanya menjadi "penonton di tanah sendiri" akibat kalah bersaing dalam perebutan lapangan kerja.
Di sinilah Perguruan Tinggi di Aceh (seperti Universitas Syiah Kuala/USK, UIN Ar-Raniry, Universitas Malikussaleh, Universitas Teuku Umar, dan politeknik daerah) wajib mengambil peran preventif dan taktis:
Link and Match Kurikulum Kilat: Kampus-kampus di Aceh harus bergerak cepat mendesain program studi atau sertifikasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan industri ultra-deepwater dan hilirisasi hijau—mulai dari teknik geologi, teknik perminyakan laut dalam, keahlian teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), hingga manajemen logistik maritim.
Pusat Riset dan Inovasi Bersama: Mendorong kolaborasi riset antara akademisi Aceh dengan tim teknis Mubadala Energy dan Harbour Energy. Hal ini memastikan terjadinya transfer of knowledge and technology sejak fase awal eksplorasi.
Jembatan Komunikasi Publik (Aktor Validasi Sosial): Kaum akademisi memiliki trust (kepercayaan) yang tinggi di mata masyarakat Aceh.
Melalui kajian ilmiah yang independen dan sosialisasi berbasis data mengenai dampak positif lingkungan dan ekonomi hijau, perguruan tinggi dapat meyakinkan masyarakat bahwa proyek Andaman aman, ramah lingkungan, dan menguntungkan masa depan daerah.
Dengan Gubernur yang aktif membentangkan karpet merah investasi di level kebijakan, dan Perguruan Tinggi yang menyiapkan barisan pemuda lokal yang terampil secara kompetensi, Blok Andaman akan memperoleh Dukungan Optimal dari Masyarakat (Social License to Operate).
Gas Andaman tidak hanya akan menerangi konstelasi energi nasional, tetapi juga menjadi motor
utama kesejahteraan dan martabat baru bagi bumi Serambi Mekkah.
Jika Kamis 16 Juli Indonesia merayakan kemenangan atas Masela yang berhasil keluar dari jebakan penundaan, maka besok kita harus memastikan Blok Andaman berlari kencang tanpa perlu terjatuh di lubang yang sama.
Dengan komitmen penuh dari jajaran kabinet ekonomi, Blok Andaman bukan hanya akan menjadi ikon baru energi, tetapi juga bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengelola anugerah alamnya secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Apakah pemerintah siap menerapkan "formula gerak cepat" Masela untuk mengakselerasi Blok Andaman di ujung barat?
Bagian mana dari pengelolaan risiko investasi di laut dalam yang menurut Anda paling krusial untuk segera dieksekusi oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi, sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab bersama.
*) Penulis adalah Sekjen Diaspora Global Aceh dan Ketua Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia-ICRES.
Baca juga: KEK Arun dan Blok Andaman: Episentrum Baru Ekonomi Hijau Indonesia
