TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus direalisasikan melalui kemudahan akses permodalan.

Hingga pertengahan 2026, lebih dari separuh alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai total Rp 300 triliun telah berhasil tersalurkan kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, menegaskan bahwa kemudahan akses pembiayaan merupakan salah satu prioritas utama yang dirancang pemerintah.

Hal tersebut ia sampaikan usai membuka program Kemudahan Usaha dengan Kemitraan (Kumitra) di Teras Malioboro, Yogyakarta, pada Jumat (17/7/2026) malam.

Menurut Helvi, skema pembiayaan melalui KUR didesain khusus agar dapat menjangkau berbagai skala UMKM dengan syarat yang tidak memberatkan.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 triliun khusus untuk pembiayaan UMKM lewat skema KUR. Per Juli ini, dana yang sudah terserap mencapai Rp 167 triliun, atau hampir mencapai 60 persen," kata Helvi.

Tingginya angka serapan dana tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor.

Helvi menyebutkan bahwa penyaluran fasilitas kredit ini didukung penuh oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank swasta nasional, hingga para penggerak ekosistem niaga elektronik (online).

Meski penyaluran berjalan masif, Helvi memastikan pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat terhadap dana yang disalurkan melalui perbankan mitra.

Baca juga: Kasus Dosen FH UGM Diintimidasi, Akademisi UII: Upaya Membungkam Sikap Kritis

Evaluasi berkala dilakukan guna memastikan program permodalan tersebut tepat sasaran dan benar-benar berdampak pada pengembangan produktivitas UMKM.

Selain menyuntikkan modal, pemerintah juga memberikan intervensi kebijakan dari sisi legalitas dan pemasaran.

Pelaku UMKM kini mendapatkan fasilitas pengurusan perizinan usaha tanpa dipungut biaya.

"Perhatian Bapak Presiden sangat besar terhadap sektor ini. Oleh karena itu, kami memberikan kemudahan perizinan secara gratis dan berupaya terus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM," tambahnya.

Terkait dengan peluncuran program Kumitra di Yogyakarta, Helvi menjelaskan bahwa inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk mendampingi dan menjaga keberlangsungan para pelaku usaha di daerah.

Program ini tidak hanya fokus pada pemberian modal, tetapi juga pada pembinaan berkelanjutan.

"Lewat program Kumitra, Kementerian UMKM berupaya menjaga tren pertumbuhan sektor ini. Target kami adalah melahirkan wirausaha baru, sekaligus memberikan fasilitasi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas dan besaran usaha mereka," pungkas Helvi. (*)