TRIBUNTIMUR.COM, WAJO - "Saya sudah sepuluh kali jatuh melewati jalan ini, Pak."
Kalimat itu disampaikan Hj Rosmawati, warga Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, di hadapan lima anggota DPRD Sulawesi Selatan saat meninjau kondisi jalan provinsi yang rusak, Jumat (17/7/2026).
Lima anggota DPRD Sulsel yaitu Sufriadi Arif, Suriadi Bohari, Sultan Tajang, Anarchie Arus Bakti, dan Andi Ayoga Fadel Akbar.
Hadir pula perwakilan Dinas Bina Marga Sulsel, kontraktor PT Nindya Karya, unsur Forkopimcam Belawa, pemerintah desa, serta anggota DPRD Kabupaten Wajo.
Rosmawati mengaku sudah bertahun-tahun merasakan sulitnya melintasi ruas jalan Anabanua–Malake yang kondisinya rusak parah.
Saat musim hujan, jalan berlumpur dan licin sehingga membahayakan pengendara.
Baca juga: Jalan Desa Lautang Wajo Batal Mulus Tahun Ini, Sisa 6 Km Dijanjikan Dikerjakan 2027
"Kalau hujan parah sekali kerusakannya. Biasanya saya dibonceng naik ojek oleh anak-anak muda," ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera memperbaiki jalan tersebut agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.
Ruas jalan Anabanua–Malake yang melintasi Desa Lautang sebelumnya masuk dalam Paket 4 Multi Year Project (MYP) 2022–2027.
Proyek tersebut dianggarkan sebesar Rp53,3 miliar dengan total panjang penanganan 28,6 kilometer.
Namun, pengerjaan belum menjangkau wilayah Desa Lautang karena keterbatasan anggaran.
Warga lainnya, Sudirman, mengaku kekecewaan masyarakat memuncak hingga melakukan aksi menanam pohon pisang di jalan rusak sebagai bentuk protes.
"Awalnya kami mendapat informasi Desa Lautang masuk dalam Paket 4 MYP. Tetapi kenyataannya jalan di desa kami tidak dikerjakan," katanya.
Masyarakat merasa dianaktirikan karena jalan di wilayah mereka belum tersentuh pembangunan.
"Kami merasa seperti anak tiri. Sudah puluhan tahun jalan ini tidak mendapat perhatian," ujarnya.
Ia menyebut terakhir kali ruas jalan tersebut diperbaiki sekitar 30 tahun lalu.
"Kalau tidak salah, terakhir dikerjakan pada masa Presiden Soeharto," katanya.
Anggaran Tak Mencukupi
Kepala Seksi Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, ZN Ahmad Wildani, menjelaskan anggaran Paket 4 MYP hanya mampu membiayai pekerjaan sepanjang 22 kilometer.
Akibatnya, sekitar enam kilometer ruas jalan mulai Dusun Lakoro hingga Jembatan Wette, termasuk yang melintasi Desa Lautang, belum dapat dikerjakan.
"Dalam kontrak terdapat pekerjaan rekonstruksi, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin. Dengan anggaran yang tersedia, seluruh ruas tidak bisa ditangani," jelas Wildani.
Menurutnya, sisa ruas tersebut akan diusulkan melalui program pembangunan jalan berikutnya.
"Informasi yang kami terima, desainnya akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2026, sedangkan pelaksanaan fisiknya diusulkan pada APBD 2027," ujarnya.
Anggota DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, mengatakan pihaknya akan mengupayakan dua langkah agar masyarakat segera mendapat akses jalan yang lebih layak.
Langkah pertama ialah melakukan pemerataan sementara pada ruas jalan sepanjang enam kilometer di Desa Lautang.
Pekerjaan tersebut akan dilakukan secara sukarela oleh kontraktor PT Nindya Karya tanpa menggunakan dana APBD.
"Ini bukan menggunakan anggaran pemerintah, tetapi bentuk kontribusi PT Nindya Karya. Kami tentu mengapresiasi langkah tersebut," kata Sufriadi.
DPRD Sulsel akan mendorong pengalokasian anggaran pembangunan jalan secara penuh pada APBD 2027.
"Hasil pengukuran sementara menunjukkan kebutuhan anggarannya sekitar Rp65 miliar. Nilainya cukup besar sehingga membutuhkan perjuangan bersama. Kami berharap masyarakat turut mendoakan agar anggaran tersebut bisa terealisasi," tuturnya.
Laporan Jurnalis Tribun-Timur.com M.Jabal Qubais
