BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permintaan maaf kepada pihak ketiga karena masih memiliki utang sebesar Rp 1.609.045.519.861 atau Rp 1,6 triliun pada 2025.
Angka tersebut merupakan utang dari BGN pada era Dadan Hindayana yang terungkap dalam Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran (TA) 2025.
“Kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses,” ujar Pelaksana harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Jumat (17/7/2026).
Dalam RDP tersebut, Arumsari menyampaikan 10 poin rincian utang BGN pada Tahun Anggaran 2025 di antaranya untuk seragam, sendok, sewa kendaraan insidentil, EO, honor dan publikasi.
Baca juga: Isu Mbak Lala Jadi Pejabat BGN Akhirnya Terjawab, Raffi Ahmad Tegaskan Soal Pengasuh Anaknya Itu
Arumsari menjelaskan, BGN tengah mengajukan revisi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). DJA, kata Arumsari, mensyaratkan proses peninjauan ulang yang sebelum tunggakan tersebut dicairkan melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat internal, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebutnya juga akan melakukan review dalam proses verifikasi.
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa BGN akan melunasi utang sebesar Rp 1,6 triliun itu pada tahun ini.
“Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA,” jelas Arumsari.
Di forum tersebut anggota Komisi IX DPR ramai-ramai mencecar BGN mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih BGN pada tahun 2025, atau saat Dadan Hindayana masih memimpin.
“Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin” kata anggota DPR, Muazzim Akbar.
Akbar curiga bahwa opini WTP yang diraih BGN itu hanya dibuat-buat saja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dia melihat persentase realisasi anggaran BGN.
“Ini BGN lagi luar biasa, jadi perlu pembahasan serius hari ini. Tentu saya tanggapi terkait dengan sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian?” cecar Muazzim.
Kemudian, anggota DPR lainnya, Netty Prasetiyani, juga menyoroti raihan WTP BGN tahun 2025. Netty menekankan, DPR perlu mengonfirmasi apa-apa saja capaian kinerja program BGN untuk masyarakat.
Mendengar cecaran dari sejumlah anggota DPR tersebut, Plh Kepala BGN Agustina Arumsari pun menjawab. Agustina mengatakan, sebenarnya yang paling pas untuk menjawab kritikan mereka adalah BPK selaku pihak yang memberi opini WTP.
“Misalnya mengenai WTP, itu memang... WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini,” kata Agustina.
Ditemui usai RDP, Wakil Kepala BGN Trenggono merespons Asosiasi Mitra Strategis Program MBG yang mengancam akan melakukan aksi mogok massal berupa penyegelan atau ‘gembok’ dapur MBG di seluruh Indonesia.
Baca juga: Foto Mbak Lala Pengasuh Anak Raffi Ahmad Jadi Pejabat BGN Viral, Kini Terungkap Fakta Sebenarnya
Trenggono memohon waktu kepada mereka untuk melakukan penataan ulang terhadap dapur-dapur MBG.
“Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX ya. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali,” ujar Trenggono.
Trenggono menyampaikan, BGN akan menata 27.000 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk yang terletak di daerah terpencil, terluar, dan terdepan (3T).
Ia menekankan, proses penataan itu membutuhkan waktu dan tidak berarti BGN menutup pintu komunikasi dengan mitra-mitra MBG. (kompas.com)
