Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji wacana perubahan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Termasuk kemungkinan anak dari keluarga mampu tidak lagi menerima program tersebut.

Wacana itu muncul setelah pemerintah mempertimbangkan agar program MBG lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Terutama kelompok penerima manfaat dari kalangan ekonomi bawah.

Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait rencana tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

"Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi," kata Trenggono.

Trenggono menjelaskan, BGN membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kajian mengenai kemungkinan perubahan sasaran penerima MBG.

Ia menyebut BGN mendapat waktu maksimal satu bulan untuk merampungkan pembahasan tersebut.

"Sudah disampaikan, sudah diberikan waktu maksimal 1 bulan. Yang jelas penerima manfaat itu adalah prioritas, jadi disesuaikan nanti," ujar Trenggono.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan agar program MBG lebih menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Agustina, penerima dari kelompok ekonomi bawah, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting tinggi akan menjadi perhatian dalam penyaluran program tersebut.

"Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan," ungkap Agustina.

Dengan adanya kajian tersebut, BGN masih akan menentukan mekanisme dan kriteria penerima MBG apabila nantinya kebijakan baru diterapkan.