Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026, sejumlah tokoh pesantren mulai menyampaikan pandangan mengenai arah kepemimpinan organisasi ke depan.

Salah satunya datang dari Pengasuh Asrama Hurun Inn Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, KH Zainudin Wijaya As'ad atau Gus Zuem.

Menurut Gus Zuem, muktamar mendatang seharusnya tidak hanya menjadi forum memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan merekatkan kembali hubungan antar warga nahdliyin.

Ia berharap seluruh rangkaian muktamar dapat berlangsung tertib, penuh kekhidmatan, serta menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi dan masyarakat luas.

Baca juga: Bantah Kabar Pemindahan ke Surabaya, Ponpes Bahrul Ulum Tegaskan Muktamar NU ke-35 Tetap di Jombang

"Harapan saya, Muktamar di Tambakberas berjalan lancar, khidmat, dan melahirkan keputusan-keputusan yang membawa berkah bagi Nahdliyin," ucap Gus Zuem kepada Tribunjatim.com, Sabtu (18/7/2026).

Menurutnya, NU sebagai organisasi besar memiliki beragam latar belakang dan pandangan sehingga membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjadi pengayom sekaligus pemersatu seluruh elemen organisasi.

Gus Zuem menilai kepemimpinan yang inklusif menjadi kebutuhan utama agar seluruh unsur di lingkungan NU dapat berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Pemimpin NU harus mampu mengayomi dan merangkul seluruh entitas Nahdliyin karena organisasi ini dihuni oleh berbagai karakter dan cara pandang dalam ber-NU," katanya.

Baca juga: Jelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang, Gus Ipul Kerahkan Ratusan Banser untuk Pengamanan

Selain menjaga soliditas internal, ia berharap ketua umum PBNU yang terpilih nantinya mampu meningkatkan peran NU dalam kehidupan berbangsa, sekaligus memperluas kontribusi organisasi di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Zuem juga menanggapi kemungkinan pejabat pemerintah atau kader NU yang sedang menduduki jabatan politik maju sebagai calon pimpinan PBNU.

Menurutnya, setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri, namun apabila dipercaya memimpin NU, yang bersangkutan harus mengedepankan independensi organisasi.

Baca juga: Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar NU ke-35 di Jombang, Rencana Datang Naik Helikopter

Ia menegaskan, pengurus PBNU sebaiknya tidak membawa kepentingan politik ataupun jabatan pemerintahan dalam menjalankan amanah organisasi.

"Kalau menjadi pengurus NU, baju menteri maupun baju partai politik harus dilepas. Harus benar-benar menyatu dalam semangat ke-NU-an," tegasnya.

Gus Zuem melanjutkan, independensi penting dijaga agar NU tetap memiliki ruang untuk memberikan masukan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar rangkap jabatan antara pengurus puncak PBNU dengan posisi strategis di pemerintahan, menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi objektivitas organisasi.

Selain soal kepemimpinan, Gus Zuem berharap dinamika yang sempat mewarnai hubungan antarelite PBNU dalam beberapa tahun terakhir tidak kembali terjadi setelah muktamar.

Ia menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi, namun komunikasi yang baik harus tetap dikedepankan agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

"Peristiwa yang terjadi satu atau dua tahun terakhir semoga tidak terulang lagi. Komunikasi antara Syuriyah dan Tanfidziyah harus terus dijaga agar keharmonisan organisasi tetap terpelihara," ungkapnya.

Menurutnya, keharmonisan di tingkat pimpinan akan menjadi teladan bagi warga nahdliyin sekaligus menjaga marwah organisasi di mata publik.

Di sisi lain, Gus Zuem mendukung langkah NU memperkuat kemandirian ekonomi melalui pengembangan berbagai unit usaha.

Ia mengingatkan bahwa semangat membangun ekonomi umat telah menjadi bagian dari sejarah berdirinya NU melalui lahirnya Nahdlatut Tujjar sebelum organisasi tersebut resmi berdiri.

Karena itu, ia mendorong seluruh potensi usaha yang dimiliki NU, termasuk pengelolaan sektor-sektor strategis, dijalankan secara profesional, transparan, dan melibatkan sumber daya manusia yang kompeten.

"Yang terpenting adalah manfaatnya kembali kepada NU dan warga Nahdliyin sehingga organisasi semakin mandiri dan mampu menjalankan berbagai program tanpa bergantung pada bantuan pihak lain," pungkasnya