TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Fenomena kesenjangan kualitas pendidikan masih menjadi persoalan hampir di setiap daerah setiap kali penerimaan tahun ajaran baru termasuk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Label Sekolah Unggulan yang selama ini melekat pada institusi tertentu dinilai memicu kompetisi yang tidak sehat dan menciptakan ketimpangan akses layanan pendidikan di berbagai wilayah.
Kesenjangan sarana, prasarana, serta distribusi tenaga pengajar yang hingga kini dinilai masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan menjadi perhatian serius.
Hal ini berdampak langsung pada motivasi dan kualitas lulusan, terutama bagi siswa di wilayah pelosok dan perbatasan.
Baca juga: Tak Ingin Ada Stigma Sekolah Favorit di Masyarakat, Kadisdikbud Nunukan: Kami Ingin Pemerataan Siswa
Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dolvina, mengatakan Pemkab Malinau harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan standar kualitas pendidikan yang setara di seluruh 15 kecamatan.
"Penghapusan label sekolah favorit merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak di Malinau. Kita harus pastikan setiap sekolah mampu menjadi tempat belajar yang unggul bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Malinau, Muhammad Fiteriady, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memeratakan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya pada sekolah di wilayah perkotaan yang kerap menjadi incaran peserta didik.
"Upaya yang dilakukan diantaranya melalui pemerataan rombongan belajar dengan melakukan pendataan sekira 6 bulan sebelum pelaksanaan sistem penerimaan setiap tahunnya," ungkap Muhammad Fitriadi.
Muhammad Fiteriady menekankan bahwa penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Baca juga: Tak Ada Lagi Sekolah Favorit, Bergeser ke Sekolah Penggerak, Ini Penjelasan Kadisdikbud Kaltara
Diperlukan penguatan tata kelola berbasis data yang terintegrasi guna memetakan kebutuhan nyata di lapangan.
Dengan data yang akurat, alokasi anggaran pendidikan dapat lebih tepat sasaran dan tidak hanya mengejar target administratif semata.
Evaluasi menyeluruh terhadap dampak program pendidikan yang telah berjalan diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah ke depan.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
