TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut masih ditemukan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Dedi, nilai temuan dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp 4 miliar. 

Temuan itu pun menjadi alasan Dedi, menolak reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri yang sebelumnya disampaikan sejumlah Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kepada Komisi V DRPD Jabar.

Menurut Dedi, kebutuhan operasional sekolah negeri di Jawa Barat sudah dapat dipenuhi melalui dana BOS dari pemerintah pusat dan bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga, tidak ada alasan untuk kembali membebankan iuran kepada orangtua siswa.

"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu (18/7/2026).

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," tambahnya.

Dedi menilai, persoalan utama bukan terletak pada minimnya anggaran, tapi tata kelola dana yang harus dibenahi. Menurutnya, jika SPP kembali diberlakukan, justru berpotensi menambah persoalan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

"Artinya, cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasihan, jangan sampai ada yang kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS," ucapnya.

Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memprioritaskan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, mulai dari perbaikan toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar proses belajar mengajar berlangsung lebih nyaman.

"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu," katanya.

Dedi juga mengingatkan bahwa kebijakan sekolah gratis di SMA dan SMK negeri Jawa Barat baru mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebelumnya, menurut dia, siswa masih dibebani berbagai pungutan meski bersekolah di sekolah negeri.

Dedi mengaku pernah membantu melunasi tunggakan biaya pendidikan sejumlah siswa saat masih menjadi anggota DPR RI, di antaranya di SMA Negeri di Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Dedi pun mengajak seluruh pihak menjaga komitmen agar pendidikan gratis di Jawa Barat tetap berjalan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

"Yuk sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," ucapnya.