TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Yusmanto, mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi akibat dampak banjir rob di jalur Pantura Jateng ditaksir mencapai triliunan rupiah.
Guna mengatasi persoalan ini, pihaknya mendorong penanganan pesisir melalui kombinasi infrastruktur tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) dan penanaman hutan mangrove.
Baca juga: BRIN Khawatir Proyek Giant Sea Wall Pantura Jateng Korbankan Nelayan dan Babat Mangrove
Menurut Yusmanto, langkah ini merupakan bentuk penggabungan antara metode struktural keras dan lunak agar kawasan pesisir tidak semakin tenggelam.
"Iya, jadi solusinya sih hard structure dan soft structure dalam penanganan pesisir pantura agar tidak tenggelam, hard structure lewat GSW dan soft structure pakai hutan mangrove," katanya kepada Tribun, Sabtu (18/7/2026).
Ia menekankan bahwa pendekatan kombinasi ini sangat mendesak.
Pasalnya, mengandalkan hutan mangrove saja dinilai tidak lagi efektif menahan laju kenaikan air laut.
Kondisi ini sudah terlihat di pesisir Semarang-Demak, di mana pohon mangrove setinggi 3 hingga 4 meter tetap gagal membendung kenaikan muka air laut.
Oleh karena itu, mangrove memerlukan pelindung berupa tanggul laut.
"Mangrove-nya untuk mengurangi dampak abrasi, tanggulnya sebagai pelindung hutan mangrove," bebernya.
Konsep ini muncul di tengah sorotan mengenai pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) yang sempat membabat 46 hektare hutan mangrove di Trimulyo, Genuk.
Menanggapi hal tersebut, Yusmanto menyebut bahwa lahan pengganti sudah disiapkan di wilayah Demak.
Terlepas dari isu lingkungan tersebut, Yusmanto menegaskan bahwa penanganan rob di Pantura Jateng tidak bisa ditunda. Masyarakat di kawasan tersebut telah menanggung beban kerugian ekonomi yang sangat besar. Meskipun Bappeda belum melakukan penghitungan terperinci, kajian dari berbagai pihak menunjukkan angka kerugian hingga triliunan rupiah yang mencakup kerusakan ekosistem hingga hilangnya mata pencarian.
Ia mencontohkan dampak banjir rob di depan Pabrik Polytron Demak yang sering memicu kemacetan parah hingga berjam-jam. Dampaknya, pengguna jalan mengalami kerugian konsumsi BBM dan kerusakan kendaraan akibat korosi air laut. "Itu baru masalah rob dari segi kemacetan lalu lintas, belum lagi kehilangan aset pemilik usaha, mata pencaharian, dan warga yang kehilangan rumahnya," terangnya.
Tiga daerah yang menjadi prioritas pembangunan tanggul laut raksasa meliputi Kota Semarang, Demak, Pekalongan, dan Tegal. Daerah-daerah ini menjadi prioritas utama karena mengalami penurunan muka tanah (land subsidence) yang signifikan, yakni antara 12 hingga 16 sentimeter per tahun.
"Faktor lainnya kawasan itu merupakan pusat ekonomi di Jateng," ungkapnya. Saat ini, Bappeda Jateng bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sedang mengoordinasikan pengkajian pembangunan tanggul sebagai kerja kolaboratif antar instansi. Pemprov Jateng bertanggung jawab atas penyusunan DED dan AMDAL, sementara konstruksi fisik berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Groundbreaking proyek tanggul laut raksasa di Jateng rencana Oktober 2026," tambahnya. Pesisir Pantura Jateng sendiri masuk dalam proyek Giant Sea Wall yang terbagi dalam lima segmen, mulai dari Brebes hingga Rembang, dengan skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah dan badan usaha.
