TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN -Memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman tidak hanya fokus pada penanganan bencana kekeringan, tetapi juga bersiaga menghadapi potensi konflik antara manusia dengan satwa liar.
Fenomena ini dipicu oleh terbatasnya sumber air dan makanan di habitat alami satwa, sehingga memaksanya masuk ke area pemukiman warga.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan pihaknya telah menyiagakan layanan khusus untuk menangani interaksi satwa dengan manusia.
Layanan tersebut meliputi layanan Operasi Tangkap Tawon (OTT), Operasi Tangkap Ular (OTU) dan Operasi Tangkap Monyet (OTM).
Menurutnya, hewan-hewan seperti tawon, ular, hingga monyet ekor panjang cenderung keluar dari sarang atau habitatnya untuk mencari sumber air atau makanan saat musim kering. Hal ini seringkali menimbulkan kekhawatiran bahkan teror di lingkungan warga.
"Kita siap melayani untuk semua itu. Jika lapor ke kami, segera bisa kami nanti layani masyarakat. Kami mempunyai alatnya semua," kata Bambang, Sabtu (18/7/2026).
Untuk menanggulangi hal tersebut, Ia memastikan kesiapan personil dan peralatan di lapangan. Khusus untuk penanganan monyet ekor panjang, BPBD bekerja sama dengan BKSDA. Monyet yang berhasil ditangkap nantinya akan diserahkan kepada BKSDA untuk proses penempatan kembali ke habitat yang lebih aman.
Di musim kemarau ini, meski belum ada permintaan droping air bersih, status Siaga Darurat Bencana Kekeringan telah ditetapkan di Kabupaten Sleman.
Keputusan yang telah ditandatangani Bupati Sleman ini diberlakukan mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026. Status ini, masa berlakunya bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan situasi yang ada di lapangan.
Tujuan siaga darurat kekeringan ini agar dapat mensiagakan berbagai kemungkinan potensi kekeringan dari segi sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, personel, anggaran, maupun peralatan.
Status ini juga mencakup antisipasi terhadap kebakaran hutan, lahan, maupun kebakaran permukiman yang di musim kemarau ini potensinya meningkat akibat cuaca yang panas.
Bambang mengatakan, kasus kebakaran di Kabupaten Sleman paling banyak bersumber dari korsleting listrik, kebocoran gas elpiji, dan faktor manusia berupa pembakaran sampah sembarangan yang tidak dilokalisir.
"Harapannya masyarakat jangan membakar sampah sembarangan. Kalaupun terpaksa bakar sampah, ya ditunggoni. Kalau di beberapa lokasi kan sudah terjadi kebakaran lahan kan, ya di trihanggo, Sambirejo, itu karena ngebakar sampah, tidak ditunggoni," kata dia.
Imbauaan ini pnting mengingat kasus kebakaran di Kabupaten Sleman mengalami trend peningkatan di musim kemarau ini. Hingga Juli 2026, tercatat sudah 107 insiden kebakaran yang dilaporkan terjadi di Bumi Sembada. Hubungan arus pendek atau korsleting listrik menjadi faktor pemicu tertinggi.
Kepala Satpol-PP Sleman, yang membawahi bidang Pemadam Kebakaran, Indra Darmawan mengungkapkan, hubungan arus pendek atau korsleting listrik masih mendominasi sebagai penyebab utama peristiwa kebakaran di wilayah Sleman. Disusul kebocoran gas dan aktivitas pembakaran sampah.
"Sampai dengan 5 Juli 2026, ada 107 kejadian kebakaran. Penyebab utama adalah korsleting listrik sebesar 37,38 persen, diikuti kebocoran perangkat gas LPG sebesar 15,89 persen, dan aktivitas pembakaran sampah sebesar 14,02 persen," kata Indra.
