POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Gejolak akibat anjloknya harga komoditas timah di tingkat penambang lokal, terutama di Pulau Belitung, menarik perhatian serius dari pihak legislatif di tingkat provinsi.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) rupanya sudah lebih dulu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat PT Timah Tbk di Jakarta Selatan pada Selasa (14/7/2026) silam.
Rombongan terdiri dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Beliadi dan Edy Nasapta, serta Komisi III DPRD Babel yang diketuai oleh Taufik Rizani.
Mereka diterima langsung oleh Direktur Operasi PT Timah Tbk, Brigjen Handi di ruang pertemuan resmi perusahaan.
Kunjungan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya aspirasi terkait ketidakpastian tata niaga timah.
Baca juga: 605,5 Kg Timah Modus Kirim Ikan Asin Gagal Diselundupkan, Dikemas Pakai Kardus Minyak Goreng
Timah yang seharusnya dibeli seharga Rp200 ribu, saat ini hanya dibeli seharga di bawah Rp150 ribu per kilogram.
Diduga kondisi tersebut terjadi akibat belum rampungnya proses perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sedang diajukan oleh PT Timah ke tingkat kementerian pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Brigjen Handi yang secara terbuka menjelaskan bahwa pihak PT Timah saat tengah berusaha.
Hingga saat ini, mereka masih berupaya maksimal guna menyelesaikan seluruh proses perubahan dokumen RKAB tersebut.
Akibatnya, PT Timah mengalami kendala dalam distribusi, seperti penumpukan stok timah di gudang dan dampaknya pada kemampuan untuk melakukan pembayaran ke mitra.
"PT Timah saat ini tengah berupaya menyelesaikan perubahan RKAB. Karena hal ini juga PT timah tidak bisa mengirim timah, sehingga hasil timah menumpuk di gudang yang membuat kami tidak bisa membayar timah ke mitra," ujar Brigjen Handi dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).
Meski begitu, Brigjen Handi memastikan mereka akan terus mengerahkan segenap kemampuan demi mendapatkan persetujuan tersebut di tingkat pusat.
"Kami pastikan saat ini PT timah terus bekerja keras untuk mendapatkan persetujuan perubahan RKAB," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi, memberikan catatan yang sangat keras kepada piha PT Timah Tbk.
Ia meminta PT timah segera melengkapi syarat-syarat yang menjadi kewajiban dalam proses perubahan RKAB tersebut.
Bukan tanpa alasan, Beliadi menyebut kesimpulan itu didapatkan oleh DPRD Babel setelah mereka melakukan audiensi ke pihak kementerian di Jakarta.
"Kerena hasil koordinasi Kami (DPRD Babel) dengan kementrian ESDM sepanjang syarat terpenuhi perubahan RKAB itu akan cepat dan bisa di laksanakan," ungkap Beliadi.
Baca juga: 50 Rider CRF Rally Indonesia Jelajah Belitong 2026, Touring Mulai Kantor Bupati, Tempuh Rute 150 Km
Kemudian, Beliadi mengingatkan agar PT Timah tidak bersikap pasif dan tidak berlindung di balik status kepemilikan aset negara.
"Jangan karena PT Timah BUMN lalu minta dilayani, tapi PT timah yang harus mengejar bola. Karena kalau PT timah hanya pasif, pihak ESDM pasti akan mengabaikan. Kalau PT Timah mengejar, pihak ESDM pasti akan membantu," tambahnya.
Terakhir, DPRD Babel meminta semua pihak untuk saling bekerja sama dan terus berkoordinasi terkait hajar masyarakat di tingkat akar rumput ini
"Kerena ini menyangkut kepentingan masyarakat Beltim secara luas maka kita harus berkerja ekstra dan jemput bola agar solusinya segera bisa di dapat," pungkasnya.
(Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)
