TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo berkomitmen penuh mendukung percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Salah satunya lewat anggaran yang dikucurkan ke setiap kapanewon demi mendukung upaya tersebut.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan mengatakan setiap kapanewon akan menerima alokasi anggaran yang sama besarnya untuk pembangunan.

"Sekarang para penewu dibekali dengan anggaran rata-rata Rp 1,3 miliar sampai Rp 1,5 miliar per kapanewon," kata Agung pada Minggu (19/07/2026).

Ia mengatakan kebijakan itu sebagai langkah terobosan dalam pemerataan anggaran berbasis wilayah.

Tujuannya agar ada keseimbangan dana secara kewilayahan.

Sebab, Agung mengakui bahwa selama ini terjadi keterbatasan anggaran untuk pembangunan di wilayah.

Kondisi itu memicu keterlambatan pembangunan infrastruktur fisik secara signifikan.

"Langkah ini diharapkan bisa memicu percepatan pembangunan secara adil di tingkat kalurahan melalui kapanewon," ujarnya.

Agung mengatakan anggaran itu bisa digunakan kapanewon untuk dirembuk bersama para lurah di wilayahnya.

Hasil dari rembuk tersebut bisa menjadi dasar dalam menentukan fokus dan lokasi fokus pembangunan secara merata, memanfaatkan anggaran yang diberikan.

Baca juga: Manfaatkan Momen MPLS, KPU Kulon Progo Beri Edukasi Literasi Politik pada Ribuan Pelajar

Urun Rembug

Ia turut memanfaatkan program Urun Rembug untuk turun langsung bertemu dengan para panewu dan lurah.

Sebab ia ingin mengetahui langsung apa yang jadi kebutuhan dari kalurahan, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

"Aparatur daerah juga perlu turun langsung untuk memetakan skala prioritas pembangunan," jelas Agung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengatakan Urun Rembug merupakan kegiatan rutin tahunan Pemkab Kulon Progo.

Namun kali ini pelaksanaannya menerjunkan tiga tim ke 12 kapanewon.

Urun Rembug dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi dari masyarakat melalui kalurahan dan kapanewon.

Aspirasi itu nantinya diwujudkan oleh Pemkab Kulon Progo dalam bentuk realisasi pembangunan.

"Kami akan membuat skala prioritas mana usulan yang perlu dilaksanakan lebih dulu nantinya," kata Triyono.(*)