SURYA.co.id, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menyambut positif instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang meminta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai kepala dinas hingga camat, dan lurah membuat hotline khusus untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan.
Saluran/kanal hotline ini adalah solusi atas problem kota. Hotline aduan itu perluasan dari layanan hotline yang sudah diinisiasi Wali Kota Eri Cahyadi.
Hotline aduan warga ini adalah terobosan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan warga sekaligus memperpendek jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Masyarakat tak perlu mengadu ke kantor pemerintah daerah. Cukup mengadu melalui nomor WA.
"Inilah birokrasi tanpa sekat. Sebuah akselerasi layanan mempercepat penyelesaian problema kota," kata Bahtiyar Rifai, Minggu (19/7/2026).
Menurut Bahtiyar, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan OPD.
“Ini langkah yang bagus. Pak Wali sudah memberikan contoh dengan membuat kanal aduan masyarakat. Saya kira bukan hanya lurah dan camat saja, tetapi seluruh OPD juga harus memiliki hotline,” kata Bahtiyar.
Pimpinan DPRD dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti sampah, parkir, hingga layanan publik lainnya, membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas instansi.
Karena itu, keberadaan hotline dinilai dapat mempermudah warga menyampaikan keluhan sekaligus mempercepat proses penanganan.
Bahtiyar mencontohkan, ketika ada laporan terkait persoalan sampah, warga dapat menyampaikannya kepada lurah setempat.
Selanjutnya, pihak kelurahan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun instansi terkait untuk langsung mencari solusi.
Begitu pula dengan persoalan parkir yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, dinas-dinas teknis juga perlu memiliki saluran pengaduan yang dapat diakses warga.
“Agar nantinya lurah, camat, maupun OPD terkait bisa turun bersama-sama menangani persoalan yang ada,” ujarnya.
Politisi kelahiran Lamongan ini juga berharap sistem hotline yang dibangun di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat terintegrasi dengan hotline milik Wali Kota Surabaya.
Dengan demikian, kepala daerah dapat memantau langsung kinerja aparat di lapangan.
“Hotline ini sebaiknya terkoneksi dengan Pak Wali Kota sehingga beliau bisa mengontrol camat atau lurah mana yang cepat merespons dan mana yang belum merespons. Dari situ nantinya bisa dilakukan evaluasi,” tuturnya.
Terkait target penyelesaian aduan, Bahtiyar menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah.
Menurutnya, setiap laporan yang masuk harus segera ditelaah untuk menentukan apakah persoalan itu dapat diselesaikan di tingkat kelurahan atau membutuhkan keterlibatan OPD terkait.
“Kalau persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, tentu harus bergerak cepat. Tetapi jika membutuhkan keterlibatan OPD, maka kolaborasi antara lurah, camat, dan kepala dinas harus diutamakan,” tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, hotline camat, lurah, dan kepala dinas itu nantinya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Mulai persoalan parkir liar, pungutan liar, premanisme, hingga pemanfaat aset yang tidak sesuai peraturan.
Eri menyayangkan adanya sejumlah aduan yang dilaporkan kepada jajaran OPD, camat, hingga lurah, namun tidak segera ditindaklanjuti.
Adanya temuan tersebut, ia khawatir hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi di lingkungan Pemkot Surabaya ke depannya.
Eri berharap, hotline Kepala OPD ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi Pemkot Surabaya ke depannya.
Dengan demikian maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman, sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) dapat terwujud di Kota Surabaya.
“Saya harap hari ini muncul keberanian dalam diri sebagai pemerintah yang melindungi masyarakatnya, dan kita sebagai pemerintah, program ASRI tidak boleh hanya sebagai slogan di Surabaya, tetapi kita buktikan," kata Eri.
