Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN -

Konflik agraria yang terjadi di kawasan perkebunan wilayah Dusun Cisarua, Desa Langkaplancar, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, diduga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. 

Sedikitnya 15 penyadap karet disebut mengalami intimidasi hingga tidak berani bekerja di kebun karet.

Kondisi tersebut diadukan warga kepada Eks Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, saat mengunjungi warga di Langkaplancar. 

Dalam pertemuan itu, seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku mengalami tekanan psikologis, kehilangan mata pencaharian, hingga kerusakan fasilitas penyadapan karet.

Seorang warga mengaku perlengkapan menyadap karetnya dirusak dan diambil sehingga tidak lagi bisa bekerja.

Baca juga: Manajemen PTPN Laporkan Aksi Perusakan Kebun Karet dan Intimidasi Pekerja di Pangandaran

"Bagaimana saya mau cari uang Pak kalau karungnya diambil, keretan (sadapan) dipapas, mangkok juga tidak ada. Ini sudah seperti PKI benar Pak," keluh seorang warga di hadapan Jeje, Minggu (19/7/2026) siang.

Selain perusakan pohon dan perlengkapan sadap, warga pun mengaku mendapat ancaman kekerasan fisik. 

Akibatnya, mereka memilih tidak beraktivitas di kebun selama beberapa hari terakhir karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Situasi itu disebut memicu ketakutan di tengah masyarakat. Sejumlah ibu-ibu menangis saat menyampaikan keluhan mereka kepada Jeje.

Menanggapi laporan itu, Jeje mengaku prihatin. Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan hanya menyangkut konflik sosial dan ekonomi, tapi juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.

"Kepedulian saya adalah ini persoalan lingkungan. Langkaplancar ini daerah penyangga kebutuhan air yang ada di bawah (Pangandaran). Kalau di sininya gundul dan reboisasinya tidak berjalan, maka akan habis. Ini akan sangat berpengaruh pada ketersediaan air di bawah, seperti ke Green Canyon dan lain sebagainya," ucapnya.

Ia meminta Pemkab Pangandaran bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan segera turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur dialog.

"Melalui media ini, saya berharap pemerintah daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semua pihak yang berkepentingan segera mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Ini konflik agraria, tengahilah dengan baik. Ajak bicara kelompok masyarakat dan pihak PTPN. Duduk bersama-sama dengan damai agar warga tidak ketakutan dan bisa kembali beraktivitas," kata Jeje.

Dalam kunjungan itu, Jeje bersama istrinya menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan sekolah bagi warga terdampak konflik.

Sementara itu, Camat Langkaplancar, Acep Deni Firdaus, menyampaikan bahwa warga Desa Langkaplancar pada dasarnya hanya terdampak konflik yang terjadi di area perkebunan wilayah Desa Campaka, Kecamatan Cigugur.

"Kejadiannya itu di perkebunan wilayah Desa Campaka, Kecamatan Cigugur. Cuma warga yang menyadap karet banyak berasal dari  Cisarua. Sekarang mereka terancam tidak bisa menyadap karet. Intimidasinya berupa tidak bisa menyadap karet atau tidak bisa bekerja," kata Deni dihubungi Tribun melalui WhatsApp, Senin (20/7/2026) pagi.

Deni menyebut, sedikitnya terdapat 15 warga Dusun Cisarua, Desa Langkaplancar yang selama ini bekerja sebagai penyadap karet di areal PTPN.

"Jadi, ada 15 orang warga Cisarua yang bekerja sebagai penyadap di PTPN," ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk kelompok masyarakat, PTPN, pemerintah, dan instansi agraria.

"Saya juga baru selesai rapat dengan Bupati Pangandaran. Harus ada mediasi para pihak antara masyarakat yang tergabung di SPP, masyarakat PTPN, serta pihak agraria. Karena pihak agraria mengeluarkan dua surat yang berbeda," ucap Deni.(*)