BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadikan penanganan kemiskinan sebagai salah satu program prioritas pada 2027 menyusul meningkatnya angka kemiskinan yang kini menjadi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menegaskan persoalan tersebut harus ditangani secara bersama melalui sinergi pemerintah, DPRD, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Bangka Tengah naik dari 5,94 persen pada 2024 menjadi 6,70 persen pada 2025. Kenaikan itu terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 6,06 persen.
Algafry mengatakan pemerintah menerima data yang dirilis BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan. Namun, ia menilai dibutuhkan data by name by address agar program pengentasan kemiskinan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
"Pada 2027 saya sudah menyampaikan di rapat paripurna DPRD bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas kita bersama. Ini harus kita selesaikan secara bersama-sama," kata Algafry, Senin (20/7/2026).
Baca juga: Kala Timah Memudar di Bangka Belitung, Ekonomi Tumbuh Kemiskinan Naik
Menurutnya, pemerintah telah berkoordinasi dengan BPS dan para camat untuk memperoleh data yang lebih rinci mengenai warga terdampak kemiskinan.
"Kalau kami tahu siapa orangnya dan di mana alamatnya, tentu akan lebih mudah menentukan bentuk intervensi yang tepat," ujarnya.
Baca juga: Sinyal Pertumbuhan Ekonomi di Bangka Belitung Belum Merata
Ia mencontohkan penanganan stunting yang dinilai lebih efektif karena pemerintah memiliki data penerima secara lengkap sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Selain itu, Algafry menilai kondisi Bangka Tengah saat ini merupakan sebuah anomali. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi angka kemiskinan justru bertambah.
"Ini yang harus kita cari penyebabnya. Harapannya, pertumbuhan ekonomi yang baik benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Kepala BPS Bangka Tengah I Ketut Martayasa menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan logam dasar.
Meski memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik regional, sektor tersebut relatif sedikit menyerap tenaga kerja.
"Pertambangan memang menggerakkan ekonomi, tetapi masyarakat yang bekerja langsung di sektor itu tidak banyak. Ketika sektor ini terganggu, dampaknya dirasakan masyarakat hingga angka kemiskinan meningkat," ujarnya.
BPS juga mencatat, tanpa kontribusi sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Bangka Tengah hanya sekitar 3,42 persen. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap komoditas timah.
Dampak pelemahan sektor timah dirasakan langsung masyarakat. Emma, warga Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, mengaku keluarganya terpaksa menghentikan aktivitas tambang karena hasil yang terus menurun, sementara biaya operasional, terutama bahan bakar, semakin tinggi.
"Dulu kami masih bisa menabung dan membangun rumah dari hasil timah. Sekarang pengeluaran lebih besar daripada pendapatan," katanya.
Kesulitan serupa dialami nelayan tradisional Muhammad Dodi. Menurutnya, mahalnya BBM dan cuaca yang tidak menentu membuat waktu melaut berkurang sehingga pendapatan ikut menurun.
Sementara itu, warga Belitung Timur, Imron, menilai lesunya industri timah telah menurunkan daya beli masyarakat. Pasar menjadi sepi, aktivitas ekonomi melambat, dan banyak warga memilih menahan modal karena khawatir merugi. (x1)
