BANGKAPOS.COM -- Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap ketiga pada Juli 2026. Penyaluran yang memasuki awal triwulan III ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diperbarui sebagai dasar penetapan penerima.
Melalui pemutakhiran data tersebut, pemerintah menargetkan bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, tidak semua warga otomatis memperoleh bansos pada periode ini.
Penetapan penerima dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi berjenjang sehingga hanya masyarakat yang memenuhi syarat administrasi serta kriteria kesejahteraan yang ditetapkan pemerintah yang berhak menerima bantuan.
Dalam DTSEN, masyarakat dibagi ke dalam beberapa kelompok kesejahteraan atau desil. Untuk penyaluran bansos tahap ketiga, pemerintah memprioritaskan tiga kelompok utama, yaitu:
Baca juga: Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Hari Ini 21 Juli 2026 Naik atau Turun, Cek Daftarnya
Desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Desil 2 yang masuk kategori rentan miskin dan masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Sebagian masyarakat Desil 3 yang dinyatakan layak menerima bantuan setelah melalui proses verifikasi pemerintah daerah.
Sementara itu, warga yang kondisi ekonominya dinilai telah membaik atau tidak lagi memenuhi persyaratan administrasi terbaru berpotensi tidak lagi menerima bantuan sosial.
Mekanisme Penyaluran Bansos
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui beberapa jalur. Bagi penerima yang memiliki rekening bank Himbara atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dana akan disalurkan melalui rekening tersebut.
Sementara masyarakat yang belum memiliki rekening atau tinggal di daerah dengan akses layanan perbankan terbatas dapat menerima bantuan melalui Kantor Pos.
Seluruh penerima merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam DTSEN setelah melalui proses verifikasi pemerintah.
Pemutakhiran Data Ubah Daftar Penerima
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penyaluran bansos tahap ketiga menggunakan data terbaru hasil pembaruan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemutakhiran data menyebabkan adanya perubahan dalam daftar penerima bantuan. Ada keluarga yang tetap menerima bansos, ada yang tidak lagi memenuhi syarat, dan ada pula keluarga baru yang masuk sebagai penerima setelah lolos proses verifikasi.
Proses pembaruan data dilakukan mulai dari tingkat RT dan RW, kemudian diverifikasi pemerintah desa atau kelurahan, dibahas dalam musyawarah desa, diteruskan ke Dinas Sosial kabupaten/kota, hingga ditetapkan kepala daerah.
Selanjutnya, data tersebut dikirim ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi kembali bersama BPS sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah berharap mekanisme tersebut membuat bantuan lebih tepat sasaran karena menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang paling baru.
Daerah yang Aktif Memperbarui Data
Beberapa daerah dinilai aktif melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan pembaruan data terbanyak.
Selain itu, Kota Bekasi juga mendapat apresiasi karena aktif mendukung proses pembaruan data penerima bansos.
Pemerintah Dorong Program Pemberdayaan
Selain menyalurkan bantuan tunai, pemerintah juga menargetkan lebih dari 150 ribu Keluarga Penerima Manfaat mengikuti program pemberdayaan sepanjang 2026.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, perluasan akses usaha, hingga pemberian dukungan aset produktif sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
Dengan program tersebut, pemerintah berharap penerima bansos secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Daftar Bansos yang Cair Juli 2026
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima, yaitu:
Ibu hamil atau nifas: Rp750.000.
Anak usia dini: Rp750.000.
Siswa SD: Rp225.000.
Siswa SMP: Rp375.000.
Siswa SMA: Rp500.000.
Lansia: Rp600.000.
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Program Sembako atau BPNT tetap disalurkan melalui KKS. Jika pencairan dilakukan sekaligus untuk Juli hingga September 2026, penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 atau Rp200.000 per bulan selama tiga bulan.
Bagi penerima yang mengalami kendala pada rekening, mekanisme pencairan akan mengikuti kebijakan penyaluran di masing-masing daerah.
3. BLT Kesra
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan data sosial ekonomi terbaru. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai sesuai ketentuan pemerintah.
4. Bantuan Sosial Khusus
Pemerintah juga dapat menyalurkan bantuan sosial tambahan bagi masyarakat di wilayah prioritas, kelompok rentan, maupun warga yang terdampak kondisi tertentu sesuai kebijakan yang berlaku.
Cara Mengecek Status Penerima Bansos
Pengecekan status penerima bansos dapat dilakukan secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial maupun aplikasi Cek Bansos.
Melalui situs resmi, masyarakat cukup memilih wilayah domisili, memasukkan nama sesuai KTP, mengisi kode verifikasi, lalu menekan tombol Cari Data. Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan beserta periode penyalurannya.
Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos. Setelah mengunduh aplikasi, pengguna cukup masuk atau membuat akun, memilih menu Cek Bansos, memasukkan data kependudukan, dan mengikuti proses verifikasi. Sistem kemudian akan menampilkan informasi mengenai status penerima, jenis bantuan, serta jadwal pencairan apabila data ditemukan.
Pemerintah berharap penggunaan DTSEN sebagai basis data terbaru dapat membuat penyaluran bansos semakin akurat, tepat sasaran, serta mampu membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, program pemberdayaan terus diperkuat agar keluarga penerima manfaat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
(Bangkapos.com/Tribunnews)
