TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya bersama Komisi II DPR akan melakukan safari politik untuk menjaring masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Dasco menyebut, safari itu akan dilakukan selama masa reses anggota dewan, yang berlangsung mulai 22 Juli hingga 13 Agustus 2026.

"Kami, Komisi II DPR, akan berkunjung ke partai non-parlemen untuk menerima masukan," kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Selain mendatangi partai politik di luar Senayan, Dasco menyebut safari ini juga akan menyasar kelompok masyarakat sipil. 

DPR ingin mendengar langsung aspirasi dari berbagai pihak yang fokus pada isu kepemiluan.

"Lalu kemudian (mengunjungi) organisasi-organisasi pemerhati pemilu untuk kemudian biar dikompilasi agar undang-undangnya lebih sempurna," ujar Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra ini menegaskan, pelibatan banyak pihak sejak awal sangat penting dilakukan. 

DPR, kata dia, tidak ingin produk legislasi yang dihasilkan nanti justru menyisakan celah hukum yang memicu banyaknya gugatan uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan sampai ada JR-JR lagi, sehingga nanti keputusan dari JR itu membingungkan. Karena satu keputusan final dan mengikat, di-JR lagi, final dan mengikat lagi," tutur Dasco. 

Sebagai informasi, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sejatinya telah disepakati masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026.

Dalam perjalanannya, Komisi II DPR sempat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang sejumlah pakar untuk meminta masukan awal.

Baca juga: Sufmi Dasco: DPR Tetap Bahas Sejumlah Rancangan Undang-Undang saat Masa Reses

Akan tetapi, sejak ditetapkan masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas pada 19 November 2024 lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pembahasan RUU Pemilu tersebut akan resmi dimulai.