TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada Juni 2027 atau bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta.
Dana yang dihimpun melalui instrumen tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis, mulai dari pembangunan LRT hingga pengendalian banjir.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penerbitan obligasi daerah telah diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat pembiayaan pembangunan.
“Rencana penerbitan obligasi daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik,” ujar Pramono saat membuka kegiatan Capacity Building Penerbitan obligasi daerah di Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Pramono menjelaskan, hasil penerbitan obligasi daerah nantinya akan difokuskan untuk membiayai berbagai proyek pelayanan publik yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Beberapa di antaranya meliputi pembangunan LRT Jakarta Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder untuk pengendalian banjir, hingga pembangunan rumah susun.
Obligasi tersebut direncanakan memiliki tenor maksimal tujuh tahun, sedangkan besaran kupon akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan agar pembiayaan tetap efisien dan kompetitif.
Pemprov DKI Jakarta juga terus mematangkan persiapan penerbitan obligasi daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Permohonan dukungan telah diajukan sejak 12 Juni 2026 dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026.
Selain itu, proses persiapan turut mendapat pendampingan dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Dunia (World Bank), hingga United Nations Development Programme (UNDP).
Untuk memperkuat kesiapan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar kegiatan capacity building mengenai creative financing pada 20–21 Juli 2026.
Menurut Pramono, langkah tersebut dilakukan agar penerbitan obligasi daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan mampu mempercepat pembangunan Jakarta.
“Melalui capacity building ini, kami ingin memastikan seluruh proses persiapan berjalan dengan matang sehingga penerbitan obligasi daerah menjadi instrumen pembiayaan yang kredibel, akuntabel, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jakarta,” kata Pramono.
