SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Badan Anggaran DPRD Kota Malang merekomendasikan agar Pemkot Malang mempercepat integrasi sistem pendapatan daerah berbasis digital melalui pengembangan dan optimalisasi Sistem Aplikasi Integrasi Retribusi dan Pajak (SIAP GRAK).

Sejumlah organisasi perangkat daerah telah menerapkan sistem pembayaran digital, namun masih belum terintegrasi.

Juru bicara Banggar DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati mengatakan, SIAP GRAK sebagai pusat data perpajakan dan retribusi daerah dapat mengoptimalkan sistem laporan pajak yang lebih disiplin.

Integrasi di sistem tersebut akan memudahkan laporan dan penerimaan pendapatan daerah.

“Pengembangan tersebut perlu didukung dengan database berbasis geospasial (GIS) yang terintegrasi dengan data OSS/NIB,” ujar Lelly, Selasa (21/7/2026).

Lelly juga mengatakan bahwa integrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Barang Milik Daerah (BMD) juga harus diintegrasikan.

Penerapan sistem itu akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistem kerjanya memperkuat pengawasan penerimaan secara langsung.

“Artinya, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan dan menjadi dasar penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih akurat, terukur, dan berbasis potensi riil daerah,” katanya.

Baca juga: Upaya Pemkot Malang dalam Efisiensi Pembayaran UHC yang Tembus Rp 195 Miliar

Banggar DPRD Kota Malang juga mendesak Pemerintah Kota Malang mempercepat penataan, sertifikasi, dan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.

Dari 8.264 bidang aset tanah milik Pemerintah Kota Malang baru 4.278 bidang (51,3 persen) yang telah bersertifikat, sedangkan 3.989 bidang (48,7 % ) masih belum bersertifikat, serta masih terdapat 275 objek BMD yang dalam proses perubahan skema pemanfaatan.

“Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum aset, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif, meningkatkan kontribusi PAD, serta disertai indikator kinerja yang jelas sehingga progres pelaksanaannya dapat dievaluasi secara berkala oleh DPRD Kota Malang,” terangnya.

Pemkot Malang terus mengupayakan digitalisasi pembayaran retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut juga diharapkan mampu memudahkan pemantauan penerimaan daerah secara real time.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Moh Sulthon, mengatakan sistem digitalisasi telah dibicarakan dengan DPRD Kota Malang.

"Dalam hearing dengan Komisi B, kami membahas realisasi pendapatan tahun 2025, termasuk bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dan mengintegrasikan pembayaran retribusi antar perangkat daerah melalui sistem digital SIAP GRAK," kata Sulthon, Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, sebagai koordinator pendapatan daerah, Bapenda berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memungut retribusi dapat beralih dari sistem pembayaran manual menuju digital.

Baca juga: Mengenal Jogging Wisata Malang, Komunitas yang Memadukan Olahraga Sambil Menikmati Suasana Alam

Ia menjelaskan, pembayaran digital nantinya diharapkan terhubung dengan aplikasi milik Bapenda sehingga seluruh penerimaan retribusi dapat dipantau secara langsung.

"Harapannya pembayaran retribusi bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah dimiliki Bapenda sehingga laporan pendapatan dapat dipantau secara real time," ujarnya.

Sulthon mengungkapkan, beberapa jenis retribusi telah lebih dulu terhubung dengan Sistem Informasi Aplikasi Retribusi dan Pajak Daerah.

Di antaranya retribusi layanan persampahan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH), retribusi penyedotan kakus oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga dan industri.

"Saat ini yang sedang berproses adalah integrasi retribusi penyewaan tanah yang dikelola BKAD," katanya.

Meski demikian, Sulthon menilai keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga komitmen pimpinan masing-masing perangkat daerah untuk meninggalkan pola pembayaran manual.

"Harus ada komitmen dari kepala perangkat daerah untuk beralih dari manual ke digital. Selanjutnya tinggal menyiapkan sarana dan prasarananya menuju ke sana," ujarnya.

Ia menyebut sejumlah sektor masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan melalui digitalisasi, seperti retribusi pasar, kios, dan parkir yang selama ini sebagian besar masih menggunakan sistem pembayaran manual.

Baca juga: Kecelakaan di Jalur Blitar-Malang, Truk Pengangkut Anak Ayam Terguling, Arus Lalu Lintas Terganggu