Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung berencana membangun Kawasan Industri Kakao seluas 50 hektare di Kabupaten Lampung Timur sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah komoditas kakao.
Baca juga: Panen Kakao Rutin, Petani di Pesawaran Terjepit Harga yang Terus Merosot
Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi kakao yang menghasilkan produk bernilai tinggi, mulai dari cocoa butter (lemak kakao), cocoa powder, cokelat olahan, hingga produk turunan seperti kosmetik dan bahan baku farmasi.
Rencana Pemprov Lampung tersebut disambut baik oleh Kepala Program Studi D3 Produksi Tanaman Perkebunan (PTK) Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Ovy Erfandari, S.P., M.Si.
Menurut Ovy Erfandari, pembangunan industri saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petani kakao.
"Hilirisasi kakao merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, tantangan utamanya bukan hanya soal industri, melainkan bagaimana mengubah mindset petani agar mau menghasilkan kakao berkualitas melalui proses fermentasi dan budidaya yang lebih modern," ujar Ovy saat ditemui Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar petani masih memilih menjual biji kakao kering karena prosesnya lebih cepat menghasilkan uang.
Padahal, kakao fermentasi memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dan menjadi syarat utama untuk memasuki industri pengolahan premium maupun pasar ekspor.
Menurut Ovy, Provinsi Lampung sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi sentra kakao nasional.
Namun, dibandingkan daerah penghasil kakao seperti Sulawesi, gerakan hilirisasi di Lampung masih perlu dipercepat melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, penyuluh, dan petani.
"Kalau melihat perkembangan riset dan pendampingan di Sulawesi, mereka memang lebih maju. Tapi bukan berarti Lampung tidak bisa mengejar. Yang perlu didorong adalah pembinaan petani secara berkelanjutan, mulai dari teknik budidaya, pascapanen, hingga pengolahan kakao," katanya.
Ovy menilai pemilihan Lampung Timur sebagai lokasi pengembangan kawasan industri kakao sudah tepat.
Daerah tersebut telah memiliki modal yang cukup kuat, salah satunya sekitar 3.000 petani kakao yang telah memperoleh sertifikasi internasional Rainforest Alliance, serta adanya sekolah lapang bagi petani kakao.
"Ini menjadi modal besar. Tinggal bagaimana pemerintah terus mengawal agar program hilirisasi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi petani," ujarnya.
Ia berharap pembangunan kawasan industri tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyediakan rumah produksi, fasilitas fermentasi, hingga sarana pascapanen yang memadai agar kualitas kakao Lampung mampu bersaing di pasar internasional.
Selain hilirisasi, Ovy juga menekankan pentingnya penerapan konsep zero waste di perkebunan kakao. Saat ini Lampung Timur sudah menerapkan hal tersebut.
Menurutnya, limbah kebun maupun kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk organik maupun sumber energi sehingga mendukung ekonomi sirkular di tingkat petani.
Ia juga mendorong penggunaan varietas unggul lokal, pengurangan penggunaan pestisida kimia, serta penguatan regenerasi petani melalui keterlibatan generasi muda.
"Kalau ada petani percontohan yang berhasil, petani lain akan mengikuti. Pendampingan seperti ini jauh lebih efektif daripada sekadar sosialisasi," jelasnya.
Menurutnya saat ini para petani juga masih kekurangan bibit kakao dan perlu adanya bantuan dari pemerintah.
Agar hilirisasi berjalan optimal, Ovy menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mendorong petani menghasilkan kakao berkualitas, termasuk bantuan rumah fermentasi, sarana produksi, pembinaan intensif, serta pendampingan berkelanjutan.
"Pemerintah harus berjalan seiring dengan kebutuhan petani. Kalau petani didampingi dan diberikan fasilitas, saya yakin hilirisasi kakao di Lampung akan berhasil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Rencana pembangunan Kawasan Industri Kakao di Lampung Timur diharapkan menjadi tonggak baru bagi pengembangan industri kakao di Provinsi Lampung, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu sentra penghasil kakao berkualitas di Indonesia.
“Hilirisasi kakao di Lampung tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita punya modal lahan agroforestri yang luas, petani bersertifikasi internasional, dan dukungan kebijakan hulu-hilir. Rantai nilai ini harus diikat lewat sinergi kuat antara pemerintah, koperasi, offtaker industri, dan akademisi agar kakao Lampung benar-benar naik kelas dan petaninya naik sejahtera,” tutupnya.
(Tribunlampung.co.id/ Bintang Puji Anggraini)
