Langkah ini dinilai sangat krusial guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bumi Tanah Rencong agar tetap kondusif.

Pesan tegas tersebut disampaikan Kapolda Aceh dalam ajang silaturahmi bertajuk "Kemitraan Kapolda Aceh dengan Insan Pers" yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Aceh, Banda Aceh, pada Selasa (21/7/2026).

Dalam arahannya, Irjen Pol. Ruddi Setiawan soroti pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi yang telah merombak pola masyarakat dalam memperoleh, mengonsumsi, hingga menyebarkan informasi.

Menurutnya, meski era digital memberikan kemudahan akses, hadir pula tantangan besar berupa gempuran informasi yang belum teruji kebenarannya.

Kapolda menekankan bahwa saat ini ruang publik sedang berhadapan dengan era post-truth, sebuah fenomena di mana emosi, persepsi, dan opini pribadi acap kali lebih mendominasi serta memengaruhi publik ketimbang fakta obyektif yang sebenarnya.

Baca juga: KPI Aceh dan Haji Uma Usulkan Bahasa Aceh Diakui Platform Digital untuk Perkuat Pengawasan Konten

“Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, bahkan menyebarkan informasi.

Di satu sisi perkembangan ini membawa banyak manfaat, namun di sisi lainnya juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan.

Kita berada pada era yang sering disebut sebagai post-truth, yaitu kondisi ketika opini, emosi, dan persepsi sering kali lebih memengaruhi masyarakat dibandingkan fakta yang sebenarnya,” jelas Ruddi.

Ia mengingatkan, narasi tanpa verifikasi yang beredar liar di media sosial dapat menjalar dengan sangat cepat.

Jika dibiarkan, hal tersebut berpotensi memicu kegaduhan, merusak tatanan sosial, hingga menimbulkan dampak negatif yang nyata di tengah kehidupan bermasyarakat.

Melihat besarnya potensi ancaman disinformasi tersebut, Kapolda menegaskan bahwa keberadaan pers yang profesional, independen, dan menjunjung tinggi integritas kini jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. 

“Dalam situasi seperti ini, peran media yang profesional, independen, dan berintegritas menjadi semakin penting.

Baca juga: Heboh Surat Mutasi ASN Palsu di Aceh Timur, BKPSDM Pastikan Hoaks

Masyarakat membutuhkan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, berimbang, serta mampu memberikan edukasi dan pencerahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ruddi menegaskan bahwa kemitraan antara Polri dan insan pers bukan sekadar kerja sama penyampaian informasi, melainkan upaya bersama menjaga ruang publik tetap sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Hubungan ini merupakan komitmen bersama dalam merawat ruang publik agar tetap bersih, sehat, dan kondusif, sekaligus memupuk tingkat kepercayaan (trust) publik terhadap hukum dan kebenaran.

Guna membendung provokasi di jagat maya, Ruddi mengimbau seluruh elemen masyarakat dan media untuk secara konsisten menerapkan prinsip literasi digital dasar, yaitu "saring sebelum sharing".

“Oleh karena itu, saya juga mohon izin mengajak kita semua untuk terus membudayakan prinsip saring sebelum sharing (sebar). 

Pastikan setiap informasi telah melalui proses verifikasi, sehingga tidak menjadi bagian dari penyebaran hoaks, disinformasi, maupun provokasi yang dapat merugikan masyarakat,” imbaunya.

Di akhir sambutannya, Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan keterbukaan Polda Aceh terhadap kritik dan masukan dari insan pers maupun masyarakat luas.

Menurutnya, kritik yang konstruktif adalah bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kepolisian.

“Apabila terdapat kekurangan dari Polri, kami memandangnya sebagai masukan yang sangat berharga.

Kritik yang disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta dan tanggung jawab, akan menjadi bahan evaluasi kami untuk terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Kapolda.

(Serambinews.com/Rianza Alfandi)

Baca juga: Kembali ke Tanah Rencong, Irjen Ruddi Setiawan Resmi Pimpin Polda Aceh

Baca juga: Safari ke Aceh Selatan, Wagub Aceh Serap Aspirasi Ulama dan Dayah untuk Pembangunan Daerah

Baca juga: BPH Migas Kawal Langkah Pertamina Patra Niaga Sumbagut Pulihkan Distribusi BBM