TRIBUNJAMBI.COM – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menilai aktivitas industri, khususnya stockpile batu bara di dalam maupun di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, merupakan ancaman serius terhadap kelestarian situs bersejarah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, Selasa (21/7/2026). Menurutnya, aktivitas industri tersebut mengganggu lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Oscar menyatakan aktivitas stockpile batu bara di dalam maupun di sekitar KCBN Muaro Jambi telah menimbulkan dampak, seperti debu yang mencemari udara, mengotori struktur cagar budaya, serta mempercepat pelapukan material situs.

Selain itu, menurutnya, lalu lintas angkutan batu bara meningkatkan getaran yang berpotensi mengganggu stabilitas struktur cagar budaya.

"Pencemaran tanah dan badan air akibat tumpahan batu bara maupun limpasan air hujan dari area stockpile telah mencemari Sungai Batanghari yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Jambi," katanya.

Selain itu, WALHI menilai kondisi tersebut dapat mengurangi nilai sejarah, pendidikan, penelitian, dan potensi pariwisata budaya yang menjadi aset penting Provinsi Jambi.

"Kondisi ini bertentangan dengan upaya pelestarian KCBN Muaro Jambi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional untuk perlindungan warisan budaya," ungkapnya.

Oscar mengatakan Kawasan Candi Muaro Jambi bukan hanya memiliki nilai arkeologis dan sejarah yang tinggi, tetapi juga merupakan bentang alam budaya yang harus dilindungi dari aktivitas yang berpotensi merusak.

"Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan warisan budaya dan keselamatan lingkungan," katanya.

"KCBN Muaro Jambi harus diperlakukan sebagai kawasan yang diprioritaskan untuk perlindungan, bukan dijadikan ruang ekspansi aktivitas industri," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan kawasan tersebut tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Oleh karena itu, WALHI Jambi mendesak Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Pusat menghentikan seluruh aktivitas industri yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi perlindungan KCBN Muaro Jambi.

WALHI juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha, termasuk izin lingkungan, persetujuan lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta perizinan lainnya yang berada di kawasan maupun zona penyangga KCBN.

"WALHI juga mendesak agar kawasan yang telah mengalami kerusakan ekologis maupun kerusakan terhadap nilai cagar budaya dipulihkan," katanya.

Selain itu, WALHI meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan pembangunan mengutamakan perlindungan warisan budaya, lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat, bukan kepentingan ekonomi jangka pendek.

Oscar juga mendorong penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup, tata ruang, maupun cagar budaya di kawasan tersebut.

(Sopianto/Tribunjambi)

Baca juga: Al Haris Siap Pindahkan Stockpile Batu Bara, Usai Aduan ke Wapres Gibran