TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, menilai pelaksanaan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik, termasuk layanan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi adanya efisiensi anggaran di Damkar di tengah adanya peningkatan jumlah kejadian kebakaran dalam dua bulan terakhir.

Menurutnya, apabila kebutuhan operasional meningkat, pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

Dini mengatakan anggaran operasional dan pemeliharaan sebenarnya telah disusun sejak tahap perencanaan APBD berdasarkan proyeksi kebutuhan selama satu tahun.

Baca juga: Dua Perusahaan Garmen Jateng Gulung Tikar, 1.472 Buruh Terancam PHK

Baca juga: Juru Parkir di Kota Semarang Nunggak Setoran PAD Hingga Rp 280 Juta

"Artinya itu direncanakan 2025 bagaimana 2026 semua pelayanan publik bisa berjalan, anggaran itu kan sebetulnya sudah diprediksi, sudah diperhitungkan gitu," katanya dihubungi Tribun Jateng, Selasa (21/7/2026).

Ia menyebut efisiensi anggaran yang terjadi di tengah tahun dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya kenaikan harga BBM maupun belum tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD).

"Efisiensi di tengah anggaran berjalan ini sangat mungkin karena memang target pendapatan daerah ini tidak atau belum tercapai sesuai dengan perencanaan," ujarnya.

Menurut Dini, dalam kondisi tersebut pemerintah daerah memang dapat melakukan penyesuaian belanja. Namun, efisiensi sebaiknya dilakukan pada kegiatan yang masih dapat ditunda.

"Efisiensi yang boleh dilakukan itu adalah di pos-pos anggaran yang bisa ditunda gitu. Bukan pos-pos anggaran yang merupakan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda," katanya.

Ia menilai layanan Damkar merupakan bagian dari pelayanan kebencanaan sehingga operasionalnya perlu tetap berjalan ketika dibutuhkan.

"Kalaupun tidak bisa mencukupi anggaran untuk operasional dan maintenance kendaraan Damkar gitu, kita punya anggaran cadangan. Kita punya dana tidak terduga untuk kebencanaan," ujarnya.

Menurut Dini, dana tidak terduga memang telah dialokasikan dalam APBD untuk mengantisipasi kebutuhan akibat kondisi yang tidak dapat diprediksi.

"Dana tak terduga itu sudah dialokasikan ketika APBD ditetapkan. Jadi ada alokasi dana tidak terduga yang sudah diposkan, karena yang namanya kebencanaan itu kan sering di luar prediksi," katanya.

Selain melalui dana tidak terduga, ia mengatakan kebutuhan tambahan anggaran juga dapat diajukan dalam APBD Perubahan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Ketika memperhitungkan kurang itu bisa diajukan di anggaran perubahan," ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Damkar Kota Semarang menyebut adanya efisiensi anggaran.

"Iya, kalau efisiensi memang di awal tahun kan enggak hanya Damkar ya, hampir semua dan di tahun ini memang seperti itu keadaannya," kata Sekretaris Damkar, Ade Bhakti Ariawan.

Ade mengatakan, sejak awal pihaknya telah melakukan penyesuaian dengan memperkuat program pencegahan, seperti pemeriksaan gedung dan sosialisasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan agar potensi kejadian kebakaran dapat ditekan.

"Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kami sejak 2023 dengan anggaran yang sudah di-plotting oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kami mencoba memaksimalkan sebenarnya doa kita bersama kendaraan seperti ini kan enggak keluar kandang ya, karena keluar kandang berarti ada kejadian," ujarnya.

Namun, dalam dua bulan terakhir, pihaknya mencatat jumlah kejadian kebakaran meningkat tajam sehingga kebutuhan armada operasional kembali menjadi perhatian.

"Yang penting yang disampaikan gimana kalau kendaraan yang kemarin kena efisiensi coba diajukan lagi untuk penganggaran dan diminta untuk mengajukan memo kepada Wali Kota dan hari ini sudah kami coba ajukan, membuat kajian, supaya kendaraan itu bisa handle lagi dengan operasional," ujarnya.

Menurut Ade, pada awal tahun kejadian kebakaran masih berada pada kisaran belasan kasus per bulan. Namun pada Juni meningkat menjadi 44 kejadian, sementara Juli juga menunjukkan tren kenaikan.

"Bulan Juni kemarin tembus 44 dan bulan Juli ini tanggalnya ini baru 20, tapi kejadiannya nyaris 50 kejadian. Artinya sehari lebih dari dua kejadian," sebutnya.

Ia mengungkapkan pagu anggaran Damkar Kota Semarang pada 2026 sebesar sekitar Rp41 miliar.

"Pagu Damkar tahun ini Rp41 miliar. Meliputi biaya rutin. Biaya rutin kami sangat tinggi," katanya.

Ade menambahkan, ada lima armada yang sementara tidak dioperasionalkan akibat efisiensi.

Menurutnya, armada tersebut diposisikan sebagai kendaraan cadangan. Kendaraan tersebut tetap dipanaskan secara berkala dan dirawat agar tetap dalam kondisi prima.

"Tetap kami cadangkan. Jadi kan untuk sosialisasi tetap kami panasi tiap hari dan tetap kami rawat."

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar seluruh armada tetap siap digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam penanganan kebakaran maupun keadaan darurat lainnya.

Menurutnya, setiap armada menjalani pemeriksaan pada setiap pergantian shift sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pemeriksaan mulai kondisi lampu, sirene, pompa hingga komponen keselamatan lainnya.

Ia menyebut, kendaraan yang mengalami kerusakan sekecil apa pun langsung ditarik dari operasional untuk diperbaiki.

"Jangankan sampai ganti oli ya, maksudnya. Lampu sein mati saja itu armada langsung kami off-kan. Langsung masuk ke bengkel untuk diperbaiki. Setelah handal lagi baru dikembalikan untuk operasional," katanya.

Ade berharap pengajuan pengoperasian kembali armada yang terdampak efisiensi dapat disetujui demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"(Harapannya diacc?) Ya demi pelayanan masyarakat yang lebih baik," imbuhnya. (idy)