Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyebut Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya gotong royong raksasa yang perlu dijaga bersama.
"JKN ini adalah gotong royong raksasa. Ukurannya bisa dilihat dari dua aspek, berapa banyak masyarakat yang telah bergabung sebagai peserta dan berapa besar biaya manfaat yang telah dikeluarkan untuk melindungi mereka. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita jaga bersama," kata Menko Muhaimin Iskandar saat menerima audiensi Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Selasa.
Pertemuan tersebut membahas penguatan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu pilar utama sistem perlindungan sosial nasional.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan perlindungan sosial sebagai salah satu capaian penting pemerintah dalam menyejahterakan seluruh rakyat.
Muhaimin Iskandar mengatakan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan hasil dari kesinambungan pembangunan yang terus diperkuat untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan sekaligus kesempatan menjadi lebih mandiri.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem perlindungan sosial Indonesia.
Menurutnya, JKN bukan sekadar program pembiayaan kesehatan, melainkan wujud nyata solidaritas sosial seluruh rakyat Indonesia.
Ia menilai penguatan JKN harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.
Seluruh aspek, mulai dari regulasi, keberlanjutan pembiayaan, pencegahan fraud, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan secara terintegrasi.
"Kemenko PM membaca peta persoalan ini secara integral. Tidak bisa parsial. Mulai dari regulasi, antisipasi fraud, hingga kualitas kinerja layanan harus kita lihat sebagai satu kesatuan. Sebab kalau kualitas pelayanan tidak terus ditingkatkan, kita juga akan sulit meningkatkan kepesertaan yang lebih produktif," kata Muhaimin Iskandar.
