TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jateng mengungkap proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pesisir Pantura Jateng bakal digarap sepanjang 274,7 kilometer (Km).
Rencana pembangunan tanggul raksasa di Jateng itu merupakan yang terpanjang di Indonesia. Meskipun belum mengetahui pengerjaan awal proyek itu, Dinas PUPR Jateng sudah mengajukan sejumlah desain ke pemerintah pusat sejak 2022 hingga 2026.
Kepala Bidang Sungai, Bendungan, dan Pantai Dinas PUPR Jateng, Andis Setiyo Septiyantok mengatakan, panjang tanggul laut raksasa yang dicanangkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sepanjang 535 Km.
Proyek itu meliputi Banten sepanjang 42,5 Km, Jakarta 42,8 Km, Jawa Barat 104 Km, Jawa Tengah 274,7 Km, lalu Jawa Timur 71,6 Km. "Jateng terpanjang proyek Giant Sea Wall, makanya daerah Jateng diprioritaskan," ujarnya kepada Tribun, Senin (20/7).
Menurut dia, sejak BOPPJ dibentuk pada 2025, pihaknya sudah berulang kali diajak melakukan koordinasi, baik melalui survei lapangan, rapat koordinasi, maupun kegiatan yang berkaitan dengan tanggul tersebut.
Pihaknya pun sudah menyodorkan seluruh kajian yang telah dilakukan instansinya, termasuk desain tanggul yang dilakukan sejak 2022 hingga 2026, meliputi pesisir dari Rembang hingga Jepara.
Desain itu berupa tanggul pantai dipadukan sistem kolam retensi dan perlengkapan pompa. "Kami belum terkonfirmasi, apakah desain kami yang digunakan dalam proyek Giant Sea Wall, atau BOPPJ memiliki desain baru tersendiri," ucapnya.
Meski demikian, Andis mendorong pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jateng harus memprioritaskan dua wilayah pesisir, meliputi pesisir Semarang dan Pekalongan.
Ia menyebut, pertimbangannya adalah daerah itu telah mengalami penurunan muka tanah yang masif, kenaikan muka air laut, dan kiriman banjir dari kawasan hulu ke hilir.
"Ya, dua daerah itu perlu prioritas, Pekalongan dan Semarang, karena permasalahan banjir rob, land subsidence, dan banjir dari hulu," jelasnya.
Mengenai konsep tanggul, Andis menuturkan, hasil koordinasi dengan BOPPJ merinci ada tiga konsep besar, mencakup grey construction (beton), green construction (Mangrove) , perpaduan antara grey dan green construction atau hybrid construction.
Menurutnya, pembangunan tanggul raksasa di masing-masing segmen kabupaten/kota di Jateng bakal berbeda. Perbedaan itu berdasarkan ciri khas kondisi masing-masing pesisir.
"Pembangunan tanggul pakai kontruksi apa sangat memperhatikan dengan kondisi kearifan lokal yang ada di sana, dan pasti akan memperhatikan kebutuhan masyarakat di sana," katanya.
Apapun desain pembangunan tanggul, Andis menyatakan, proses pembangunannya bakal mengimbangi konservasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).
Dia menambahkan, penanganan pesisir tak bisa dilepaskan dari kondisi hulu sungai. Ketika tanggul laut dibuat, tetapi daerah hulunya diabaikan maka bakal mempercepat sedimentasi di wilayah pesisir.
Apalagi, ia berujar, tanggul laut raksasa nantinya bakal dipadukan dengan kolam retensi atau bendungan, artinya kondisi hulu nantinya akan menentukan kualitas air yang tertampung di bendungan tersebut.
"Kualitas air ini sangat penting agar bisa dimanfaatkan bagi masyarakat pesisir maupun industri yang ada di pesisir," bebernya.
Menanggapi masyarakat pesisir, terutama nelayan yang khawatir atas rencana proyek pembangunan tanggul laut raksasa, Andis memastikan proyek itu bakal memperhatikan masyarakat pesisir. Proyek itupun merupakan proyek dalam jangka waktu panjang antara 15-20 tahun.
"Proyek ini juga masih dalam tahap studi, prosesnya cukup panjang. Namun, masyarakat pesisir jangan khawatir, nanti pemerintah akan memperhatikan masyarakat pesisir, terutama nelayan," tandasnya.
Adapun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Yusmanto membenarkan, proyek Giant Sea Wall di Pantura Jateng bakal dibagi menjadi lima segmen, meliputi segmen 9 (Brebes), segmen 10 (Tegal dan Pemalang), segmen 11 (Pekalongan dan Batang), segmen 12 (Kendal, Semarang & Demak), segmen 13 (Jepara, Pati, Rembang).
"Groundbreaking (peletakan batu pertama) proyek tanggul laut raksasa di Jateng rencana Oktober 2026," tuturnya, kepada Tribun Jateng, Sabtu (19/7).
Menurut dia, keterlibatan Pemprov Jateng dalam proyek Giant Sea Wall hanya pada ranah penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Sementara, pembangunan kontruksi berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum. "Soal pendanan, nanti BOPPJ," tukasnya.
Tiga wilayah
Dalam proyek itu, Yusmanto mengusulkan tiga wilayah prioritas pembangunan tanggul laut raksasa, meliputi Teluk Semarang, pesisir Pekalongan dan Tegal. "Prioritas pembangunan tanggul raksasa kalau dari kami yang harus segera dilakukan adalah di Teluk Semarang," tegasnya.
Ia berujar, isu pembangunan tanggul raksasa di Teluk Semarang bukanlah hal baru. Sebelumnya, rencana itu sudah diajukan sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Namun, pemerintah pusat lebih memilih menangani terlebih dahulu di Teluk Jakarta. Karena, di Teluk Semarang saat itu belum ada pengajuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Melihat kondisi sekarang adanya Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), pembangunan tanggul di teluk Semarang semakin menjadi prioritas.
"Tol tanggul laut Semarang-Demak saat sudah jadi nanti, akan membuat pola arus laut berubah, sehingga berdampak pada kerusakan pesisir yang akan bergeser ke timur atau ke arah Demak," terangnya.
Teluk Semarang merupakan kawasan pesisir mencakup pesisir Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak.
Yusmanto menilai, daerah pesisir itu perlu menjadi prioritas karena telah mengalami kerusakan wilayah pesisir yang cukup siginifikan, seperti hilangnya daerah dataran di antaranya di dukuh Timbulsoko dan Bedono, Demak.
Sebaliknya ke arah barat, ia menyebut, penanganan di wilayah itu akan lebih baik karena ada Kawasan Industri Kendal (KIK), dan lebih ke barat lagi ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang. "Ada kawasan industri tersebut, sehingga daerah itu akan lebih dipertahankan," ujarnya.
Ia justru lebih khawatir kawasan pesisir Pekalongan meliputi Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Batang dan Kendal.
Yusmanto menilai, pesisir Pekalongan menjadi kawasan paling parah terdampak abrasi akibat penurunan muka tanah yang mencapai 16 sentimeter per tahun. Angka itu juga hampir sama dengan Demak, sementara Semarang penurunan tanahnya mencapai 12 sentimeter pertahun.
"Wilayah Pekalongan meliputi Panjangan sampai tembus ke Wonokerto, rob sudah tinggi. Itu prioritas berikutnya," bebernya.
Selanjutnya, dia menambahkan, prioritas pesisir di Jateng yang perlu segera dibangun tanggul adalah pesisir Tegal, dengan pertimbangan yang masih sama.
Ia menyebut, daerah itu merupakan wilayah terdampak abrasi yang parah, ditambah pertimbangan lain seperti kepadatan penduduk dan potensi ekonomi. "Ya kawasan Megalopolis Pantura Jateng kan itu, Semarang Raya, Pekalongan, dan Tegal," ungkapnya.
Berkait dengan kawasan Pantura Timur Jateng, Yusmanto hanya menyoroti kawasan pesisir Kabupaten Pati, terutama di delta Kali Juwana yang telah mengalami sedimentasi parah. Sedimentasi di wilayah muara itu juga memperparah dampak kenaikan air rob.
"Sedimentasi Kali Juwana perlu dinormalisasi agar akses kapal dan perahu lancar, sehingga denyut ekonomi juga jalan," katanya.
Yusmanto menyampaikan, prioritas pembangunan tanggul raksasa di tiga kawasan pesisir Jateng itu secara teknis metode pembangunan nantinya tidak akan sama. Alasannya bisa diukur dari kondisi dasar tanah di dalam lautan, tingkat keparahan abrasi, dan aktivitas ekonomi di pesisir.
Dari kondisi dasar tanah, ia menyebut, di Teluk Semarang dengan kawasan pesisir Pantura Timur seperti Jepara berbeda. Teluk Semarang basis tanahnya bukan pasir melainkan lumpur, sehingga perlu perlakuan khusus.
"Begitupun soal pembangunan tanggul raksasa perlu dibangun di Pekalongan dan Semarang karena di situ abrasi sudah sangat parah, sementara Tegal cukup dengan tanggul laut, dan tidak perlu terlalu dalam," paparnya. (iwan Arifianto)
