Oleh; Abdul Karim
Ketua Dewas LAPAR Sulsel, Anggota Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - Saya tak paham mengapa penjahat dan kejahatan di negeri ini beberapa bulan terakhir banyak lahir.

Kejahatan “jalanan” dan kejahatan “kantoran” saling berpacu.

Di kota ini, saat malam tiba kita ketakutan melintas di ruas jalan yang berterang lampu ini karena kejahatan “jalanan” geng motor tak pernah kendor.

Satu pelakunya diringkus, dilain waktu muncul puluhan pelaku lainnya.

Sementara kejahatan “kantoran” kurang lebih sama.

Semakin hari, semakin menampak.

Bahkan nyaris tak berjeda penampakannya.

Kemarin pelaku kejahatan “kantoran” diringkus hukum, esok pelaku lainnya terungkap.

Korupsi dingeri ini tak pernah punah.

Barangkali kita jenuh dengan itu semua.

Mungkin juga kesal lantaran kita sebagai rakyat saban hari menderita sepedih mungkin, namun diatas sana—diruang kerja berpendingin asyik ada orang yang mencuri harta negara untuk kesejahteraanya.

Disaat kita harus berjuang mencari nafkah yang entah dimana, dengan keringat segentong setiap hari namun dengan hasil yang nihil—rupanya diatas sana ada orang meraih uang segunung dengan cara ilegal.

Mereka tak perlu keringat mendapatkannya.

Mereka tak perlu bermandikan terik matahari meraihnya.

Dan mereka tak butuh waktu lama mendapatkannya.

Badannya tak perlu kotor mendapatkan uang kotor itu.

Namun hidupnya mewah nan megah.

Sementara petani, perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan uang yang tak seberapa.

Mereka harus bertempur dimedan berlumpur.

Tak pernah mereka ke warkop untuk rahat sejenak sebab diladang tanaman sedang meradang karena kekurangan air atau diserang hama.

Para tukang batu dan buruh bangunan harus berpeluh dengan air semen untuk mendapat uang sebagai upahnya.

Badan mereka harus kekar dan segar agar upah yang diburu dapat direngkuh.

Mereka tak boleh sakit, sebab sanak family mengandalkannya.

Para pedagang kecil harus bersusah payah mengumpul uang kecil untuk bertahan.

Tagihan rentenir tak sanggup ditahan.

Tagihan rentenir tak boleh dipelintir.

Uang kecil yang dikumpul itu mustahil berbuah lempengan batang emas dalam sepuluh tahun.

Namun dilevel atas, banyak yang bermandikan uang dengan penuh kejahatan.

Tubuhnya memang tak perlu berbanting-banting untuk mendapatkan uang “haram” itu.

Mereka hanya butuh kuota untuk terkoneksi dengan jaringannya.

Tragisnya, kejahatan-kejahatan dilevel atas itu berlangsung ditengah dinamika demokrasi kita.

Bahkan, mereka yang terlibat sebagiannya produk proses demokrasi yang kita jalankan.

Apa yang terjadi dengan demokrasi kita?

Mengapa hukum terlambat mencegah atau melacak kejahatan-kejahatan itu hingga sang penjahat diketahui setelah mereka menggunungkan harta kejahatannya?

Demokrasi yang kita peragakan kelihatannya rendah kadar moralitasnya sehingga para penjahat itu bebas beroperasi semaunya.

Moralitas demokrasi yang nihil membuat kejahatan tak dapat direm.

Itulah mengapa politik dinegeri ini selalu bersinergi dengan kejahatan.

Sampai kapan itu berlangsung?

Sebab yang dikorbankan dari aksi kejahatan itu adalah rakyat.

Kita optimis dan yakin, bila disuatu masa rakyat jenuh dengan itu semua.

Hingga dimasa itu, rakyat tak peduli dengan amplop ilegal yang diselipkan disakunya saat pemilu/pilkada.

Rakyat akan mengingkari mereka sebelum mereka mengkhianati amanah rakyat.

Ketika politik berkait dengan tuntutan moral.

Rakyat akan merasa menemukan sebuah arah yang bernilai.

Menggerakkan hati mereka untuk menuntut negara bersih.

Tak ada lagi sikap cuek terhadap perilaku kejahatan demokrasi.

Lalu terbitlah partisipasi intens.

Maka setiap laku kejahatan demokrasi, rakyat tergugah bergerak menyingkirkan kebohongan dan usaha manipulasi.

Itulah militansi tanpa perintah.

Mengapa? Terbit kesadaran sehat sebagai manusia yang dihinakan selama puluhan tahun, yang dkhianati disetiap pemilu/pilkada.

Kejahatan dan penjahat demokrasi akan terdeteksi sebab “rasa dihinakan” puluhan tahun merebak.(*)