“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan,” T Robby Irza, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG tabung 3 kilogram kepada pemerintah pusat menyusul tingginya keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta keterbatasan pasokan LPG bersubsidi di beberapa daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T Robby Irza, bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, SKPA terkait, dan instansi vertikal lainnya, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/7/2026).

“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.

Dalam rapat itu, Pemerintah Aceh juga menegaskan ketersediaan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, serta penyaluran yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Robby mengatakan, bahwa koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

Tak hanya itu, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg serta meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke tingkat SPBU dan pangkalan. “Pengawasan penyaluran juga akan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi,” ujarnya.

Robby menambahkan, selain mengusulkan penambahan kuota, Pemerintah Aceh bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait juga akan memperkuat pengawasan serta melakukan penertiban penggunaan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg agar tepat sasaran.

Pemerintah Aceh juga meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, termasuk pengaturan antrean, optimalisasi pelayanan pengisian BBM, memastikan kecukupan stok pada seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.

Bahkan, untuk mengurangi antrean kendaraan, Pertamina diminta menambah operator pada setiap dispenser atau nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk, sehingga proses pengisian BBM dapat berlangsung lebih cepat dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.

“Secara berkala, Pertamina juga diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan,” ungkapnya. 

Terakhir, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg sesuai peruntukannya, serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying). “Serta mendukung upaya mewujudkan distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh,” pungkasnya.(ra)