TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan aplikasi khusus pelaporan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).

Hal itu guna memperkuat sistem deteksi dini keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Aplikasi tersebut nantinya akan digunakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat desa dan kelurahan agar setiap potensi persoalan di wilayah dapat dilaporkan secara cepat dan langsung ditindaklanjuti.
Rencana itu disampaikan Bupati Sadewo Tri Lastiono, saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan FKDM Kabupaten dan Kecamatan di Ruang Waskita Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Rabu (22/7/2026).

Menurut Sadewo, perkembangan dinamika sosial masyarakat saat ini berlangsung sangat cepat.

Mulai dari derasnya arus informasi, penyebaran hoaks, hingga dinamika politik lokal yang berpotensi memicu gangguan keamanan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

FKDM harus hadir secara cepat, tepat, dan akurat dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) di lapangan," ujar Sadewo kepada Tribunbanyumas.com.

Ia mengatakan, peran FKDM menjadi semakin penting menjelang agenda Pilkades serentak tahun 2027.

Karena itu, seluruh anggota FKDM di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan diminta memperkuat koordinasi serta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing.

"Dalam waktu dekat kita akan menghadapi agenda Pilkades 2027.

Saya minta seluruh anggota FKDM menjaga kondusifitas wilayah masing-masing dengan melaporkan setiap indikasi persoalan secepatnya. Jangan sampai potensi masalah kecil meluas karena lambat diantisipasi," tegasnya.

Untuk mendukung tugas tersebut, Pemkab Banyumas tengah mematangkan pengembangan aplikasi pelaporan digital yang diharapkan mampu mempercepat alur penyampaian informasi dari tingkat desa hingga pemerintah daerah.

Sadewo mengatakan, aplikasi tersebut masih dalam tahap pembahasan, termasuk skema pendanaan agar pengembangannya dapat didukung melalui APBD maupun APBN.

"Tadi saya sempat berbincang, kita sedang siapkan aplikasi pelaporan khusus.

Ini nanti akan mempermudah laporan dari desa dan kelurahan agar langsung masuk dan direspons.

Nanti akan kita bahas lebih lanjut agar bisa didukung alokasi dana APBD maupun APBN," jelasnya.

Selain membahas penguatan sistem kewaspadaan dini, Sadewo juga menyinggung upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Langkah tersebut dilakukan guna mengimbangi keterbatasan kemampuan APBD daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Melalui pembinaan rutin FKDM serta penguatan sistem pelaporan berbasis digital, Pemkab Banyumas berharap situasi keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah tetap terjaga.

Stabilitas daerah yang kondusif dinilai menjadi modal penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas. (jti)