TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai pihak untuk melaporkan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan, laporan dari masyarakat maupun awak media dapat menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam memperbaiki tata kelola program MBG yang kini menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Sudaryono usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri.
Sudaryono menegaskan pihaknya tidak menutup diri terhadap berbagai informasi mengenai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
Ia bahkan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan dapur MBG yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
"Kalau ada misalnya dapur kok enggak benar misalnya, segera laporkan. Kita langsung investigasi. Kita ingin menegakkan, yang benar kita tegakkan," ujar Sudaryono di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan media penting dalam membantu BGN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Sudaryono mengatakan dirinya siap menerima berbagai masukan dan informasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari internal BGN, mitra, maupun masyarakat.
Ia menilai pengawasan bersama diperlukan agar persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
"Saya siap mendengar masukan, siap mendengarkan satu-satu informasi, input dari mana pun, dari siapa pun, termasuk dari awak media," katanya.
Sudaryono juga menegaskan bahwa dirinya ingin melakukan pembenahan terhadap tata kelola BGN agar lebih transparan.
Menurutnya, sistem kerja lembaga tidak boleh lagi bergantung pada individu tertentu, melainkan harus berjalan berdasarkan aturan dan sistem yang jelas.
"Yang tadinya gelap harus jadi terang, yang tadinya mungkin enggak transparan harus transparan. Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person. Harus bisa by system, trust in system," ucapnya.
Ia menyebut pembenahan tata kelola menjadi salah satu perhatian utamanya setelah menerima amanah sebagai Kepala BGN.
Sudaryono sebelumnya juga mengakui masih terdapat persoalan dalam tata kelola BGN, termasuk adanya dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum, hingga persoalan ketidaktransparanan.
Karena itu, ia memastikan persoalan tersebut akan dihadapi dan diselesaikan, sementara proses hukum terhadap pihak-pihak yang tersangkut perkara diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus run into the problem, kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah," tegasnya.
Meski demikian, Sudaryono meminta persoalan hukum yang tengah berjalan tidak membuat jajaran BGN larut dalam pesimisme.
Ia ingin seluruh jajaran tetap bekerja secara optimal untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik.
Sudaryono menilai program MBG merupakan program yang memiliki tujuan besar, yakni menyediakan asupan gizi yang baik dan aman bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian, khususnya di tingkat lokal.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak ikut mengawasi dan memberikan informasi apabila menemukan pelanggaran di lapangan.
Dengan begitu, kata dia, setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.
"Yang baik juga harus kita jaga. Jangan sampai satu dua salah, kemudian dianggap yang lain juga keliru," pungkas Sudaryono.
