TRIBUNMANADO.COM, MANADO - Pembahasan KUA PPAS antara Banggar DPRD Manado dan TAPD Pemkot Manado berlanjut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Manado, Kamis (23/7/2026).
Sejumlah SKPD meminta penambahan anggaran pada APBD 2027, salah satunya BKPSDM.
Kepala BKPSDM Manado Otniel Tewal menuturkan, pihaknya butuh tambahan anggaran untuk melaksanakan diklat bagi peningkatan kapasitas ASN.
Diklat fungsional bagi 11 orang pihaknya butuh anggaran sebesar Rp 198.110.000.
Belum lagi uji kompetensi untuk 40 orang senilai Rp 287.782.538.
"Kami butuh penyesuaian anggaran," katanya.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Manado juga minta penambahan anggaran.
Kadis DP3A Manado Meisie Wollah mengatakan, dinasnya mulai 2027 tidak menerima lagi anggaran DAK Non fisik PPA.
"Maka sangat diharapkan dukungan anggaran PAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3A khusus program prioritas yang mendukung program prioritas daerah," katanya.
DP3A pada 2027 akan melaksanakan 6 program, 18 kegiatan, dan 45 sub kegiatan.
Pagu anggaran dalam KUA PPAS sebesar Rp 6.001.113.000.
Sementara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya kebagian pagu Rp 4.346.100.000.
Sebagian besar terserap pada belanja pegawai sebesar Rp 3.615.186.640.
Salah satu permasalahan yang mencuat di dinas tersebut adalah keterbatasan anggaran.
Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 5 SD/MI Halaman 91: Apakah Arti Sejarah?
Baca juga: Rumah Pemilik IT Center Manado Dipasang Garis Kejaksaan, Penyidik Kejati Sulut Masih Geledah Lokasi
Anggota DPRD Manado Stenly Tamo menyebut dirinya secara pribadi sangat setuju dengan penambahan
anggaran di dinas-dinas tersebut.
"Saya sangat setuju karena ini untuk kepentingan pembangunan Manado juga, karena tidak mungkin kita
menggenjot PAD tapi dengan keadaan yang tidak menunjang karena keterbatasan anggaran," kata dia.
Dirinya berharap rekan-rekannya di banggar juga menyetujui kenaikan itu.
Wakil Ketua DPRD Manado Mona Kloer yang memimpin rapat meminta dinas dinas untuk tidak ragu mengajukan penambahan anggaran bila sangat diperlukan.(*)
