TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati (biodiversitas) terbesar di dunia.
Namun, di tengah meningkatnya perhatian global terhadap ekonomi hijau dan investasi berbasis alam, kekayaan biodiversitas tidak lagi dipandang hanya sebagai aset yang harus dilestarikan, melainkan juga sebagai modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Berangkat dari perubahan lanskap tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah mengubah paradigma pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia.
Baca juga: Sikapi Krisis Iklim, Menteri Jumhur Serukan Gerakan Tobat Ekologi di Asia-Africa Festival Bandung
"Jika selama ini biodiversitas lebih banyak dipandang sebagai objek konservasi, kini kekayaan alam tersebut diarahkan menjadi modal alam (natural capital) yang mampu menggerakkan ekonomi hijau, menarik investasi, meningkatkan daya saing, sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat," katanya saat ajang Biodiversity+ Business Forum di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.
Dengan kekayaan biodiversitas yang dimiliki, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penyedia sumber daya bagi dunia, tetapi juga harus menguasai pengelolaan, inovasi, dan manfaat ekonominya.
"Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Jangan sampai kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki justru ditentukan oleh pihak lain. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati," tegas Jumhur.
Menurutnya, perubahan cara pandang tersebut menandai pergeseran kebijakan pemerintah dalam memosisikan biodiversitas.
Konservasi tidak lagi dipahami semata sebagai upaya menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mampu menciptakan peluang investasi, mendorong inovasi, memperkuat daya saing industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan komitmen Indonesia terhadap Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), pemerintah juga mendorong sektor swasta mengambil peran lebih besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus mengembangkan ekonomi berbasis alam.
Jumhur mengajak dunia usaha meningkatkan kapasitas dalam memahami isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, serta berbagai instrumen ekonomi lingkungan agar mampu mengambil peluang dalam pertumbuhan ekonomi hijau global.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan untuk mendukung perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati.
Salah satu mekanisme yang tengah dikembangkan adalah Biodiversity Credit, yang diharapkan menjadi instrumen pembiayaan bagi investasi berbasis alam dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel.
"Pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan keanekaragaman hayati, termasuk Biodiversity Credit, untuk mendorong investasi swasta dalam perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan tata kelola yang berintegritas, adil, dan akuntabel," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH Rasio Ridho Sani.
Pengembangan Biodiversity Credit merupakan salah satu implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang diarahkan memperkuat sistem pembiayaan konservasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan.
Gagasan tersebut menjadi salah satu fokus dalam penyelenggaraan Biodiversity+ Business Forum di Jakarta yang digelar KLH/BPLH bersama Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Bangunan, dan Keselamatan Nuklir (BMUKN).
Forum ini juga didukung GIZ Indonesia, Habibie Innovation Incubator (HII), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), serta European Business Chambers of Commerce (EuroCham).
Deputy Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN dan Timor-Leste Thomas Graf mengatakan kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang bernilai bagi masyarakat maupun perekonomian global.
"Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab dapat mendukung inovasi, investasi, dan keberlanjutan kehidupan generasi yang akan datang," ujarnya.
Commission Manager of the Climate and Biodiversity Hub GIZ Indonesia & ASEAN Karin Allgoewer mengatakan pihaknya mendukung penyelarasan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 dengan agenda pembangunan nasional dan percepatan ekonomi.
"Melalui Biodiversity+ Business Forum, kami berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, dan mitra pembangunan semakin kuat dalam mengembangkan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati," katanya.
Melalui perubahan paradigma tersebut, pemerintah ingin menempatkan keanekaragaman hayati bukan hanya sebagai kekayaan alam yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai aset strategis pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi hijau, memperluas investasi berbasis alam, menciptakan lapangan usaha, serta memperkuat posisi Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
