TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai total Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang memicu polemik.

“Saya enggak tahu. Nanti saya akan cek,” kata Purbaya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, (23/7/2026).

Menurut Purbaya, urusan yang berkaitan dengan KDMP menjadi tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara yang ditugasi pemerintah untuk memegang kendali penuh dalam hal membangun, melakukan pengadaan, dan mengelola KDMP.

“Kita hanya bayar cicilan saja. Manajemen segala macam di sana,” ujar dia.

Bukan kali ini saja Purbaya mengaku tidak mengetahui pengadaan barang dalam jumlah besar. Sebelumnya, Purbaya pernah disorot karena mengklaim tidak mengetahui pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1 triliun untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

“Setahu saya setahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer. Kalau nggak salah, ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu. Nanti saya double check lagi. Harusnya sama treatment-nya,” ujar Purbaya ketika ditemui wartawan di Jakarta, Selasa, (7/4/2026).

“Enggak tahu programnya seperti apa. Tapi harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya udah cukup untung. Mereka harusnya cicil dari sana.”

Buruknya komunikasi pemerintah

Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ketidaktahuan Purbaya ini menunjukkan bahwa komunikasi antarlembaga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang buruk.

"Jadi, tidak tahu itu levelnya lebih dalam daripada tidak sinkron. Saya sebagai komunikolog, ilmuwan komunikasi, mengatakan bahwa itu memang buruknya pengelolaan komunikasi pemerintah," kata Emrus ketika dihubungi Tribunnews dari Kantor Tribunnews di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, (24/7/2026).

"Sering kali pengelolaan komunikasi istana tidak berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, siapa yang paling bertanggung jawab? Adalah orang Menko yang membawahi bidang komunikasi."

Baca juga: Dirut Agrinas Soal Polemik Kipas Angin Rp1,8 T: Ramaikan Dulu Baru Saya Jelasin

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, urusan komunikasi pemerintah diserahkan kepada Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

Bakom berada langsung di bawah presiden, sedangkan Komdigi dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Saat ini Kepala Bakom dijabat oleh Muhammad Qodari, sedangkan Menko Polkam dijabat oleh Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago

Emrus berujar Menko Polkam harus mengoordinasikan komunikasi supaya tidak terjadi komunikasi yang buruk antarlembaga pemerintah.

"Coba lihat pengeluaran sekian triliun tersebut, masa Menteri Keuangan tidak tahu. Berarti kekurangan itu bukan pada Menteri Keuangan, tetapi koordinasi komunikasi yang dipegang oleh penanggung jawab, yaitu menteri selevel Menko," kata Emrus yang heran.

Emrus mengaku sudah berkali-kali menyinggung buruknya komunikasi pemerintah. Sayangnya, menurut dia, pemerintah tidak pernah mau mendengar kritik atau masukan.

Dia kemudian menyarankan sejumlah hal agar komunikasi pemerintah membaik. Pertama, ada koordinasi komunikasi dan komunikasi koordinasi.

Emrus mengakui bahwa koordinasi komunikasi dan komunikasi koordinasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Kedua pekerjaan itu tidak lepas dari bidang manajemen komunikasi, yaitu POAC (Planning, Actuating, and Controlling)

“Kemudian, orang-orang yang bertanggung jawab di bidang komunikasi, dari Menko kemudian Badan Komunikasi, dan Kementerian Komunikasi perlu dievaluasi oleh Presiden. Jangan-jangan mereka bekerja atas dasar ego sektoral. Jadi, tidak ada suatu kerja sama di antara mereka di bidang komunikasi," katanya.

Dia menyebut jika hal itu tidak dilakukan, pengelolaan komunikasi pemerintah akan tetap buruk sekali. Buruknya komunikasi itu, kata Emrus, bahkan pernah diakui oleh Presiden Prabowo.

"Hal itu dikatakan sebelum Qodari menjadi Kepala Bakom, tapi [buruknya komunikasi] terulang sekarang. Kenapa karena Bakom cenderung melakukan komunikasi defense, bagaimana komunikasi dibangun sedemikian rupa, bertahan bahwa pemerintah tidak pernah ada kekurangan, padahal banyak sekali kekurangan," ucap Emrus

Menurut Emrus, andaikan pemerintah bisa melakukan komunikasi dengan baik, ketidaktahuan Purbaya tentang sejumlah pengadaan barang tidak pernah terjadi.

Baca juga: Isu Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun Kopdes Merah Putih, Pengamat: Jangan Jadi Bancakan Baru

(Tribunnews/Febri)