TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Perwakilan warga dari Aliansi Jateng Guyub mengeluhkan persoalan tambang, kriminalisasi hingga pesisir.

Hal itu disampaikan mereka saat melakukan audiensi dengan perwakilan Pemprov Jateng di Rumah Rakyat Kantor Gubernur Jateng, Jumat (24/7/2026).

Jateng Guyub merupakan perwakilan warga dari 22 Kabupaten/kota di Jateng telah melakukan aksi damai di kantor Gubernur Jateng selama tiga hari berturut-turut mulai Rabu sampai Kamis, 22-24 Juli 2026.

Baca juga: Menengok Menu Dapur Rakyat di Aksi Jateng Guyub yang Diklaim Lebih Baik dari MBG

Perwakilan warga Kudus Gunarto mengatakan, ada tiga isu yang disampaikan kepada Pemprov Jateng meliputi tambang, persoalan banjir, hingga pembabatan hutan.

Ia menyebut, Kudus merupakan wilayah dataran rendah tetapi justru menjadi daerah yang paling terdampak seperti banjir.

Hal itu terjadi karena wilayah atas seperti Pati, Grobogan, Blora, dan Rembang, telah kondisi rusak.

"Kudus yang menerima dampaknya, kami di daerah bawah alami kebanjiran," katanya.

Ia yang juga tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), meminta pemerintah mengacu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait pengelolaan di Gunung Kendeng.

"Kami mohon Gubernur Jateng dan jajarannya mengacu KLHS agar wilayah khususnya pegunungan Kendeng dari Grobogan, Pati, Rembang, Blora agar alamnya bisa terjaga," terangnya.

Hal yang sama disampaikan Perwakilan Masyarakat Blora Exi Wijaya.

Ia menyatakan, warga Blora menolak segala macam bentuk pertambangan di Pegunungan Kendeng terutama wilayah Blora.

Kami menolak tegas penambangan di Pegunungan Kendeng," katanya.
Selain tambang, isu dari Blora yang hendak disuarakan adalah nasib petani tebu Blora.

Menurut Exi, kegagalan tata niaga industri gula di Blora  telah mempengaruhi puluhan ribu warga Blora berupa tutupnya pabrik PT GMM (Gendhis Multi Manis) Blora.

Ia menyebut, puluhan ribu warga Blora menggantungkan hidupnya itu dari pertanian tebu.

Maka, saat pabrik itu tutup, para petani, kuli angkut, tukang tebang, dan lainnya ikut terdampak. Apalagi, hasil panen tebu di Blora juga sempat tidak terserap akibat kejadian itu.

"Kami harap Gubernur Ahmad Lutfi sebagai bapaknya warga Jawa Tengah itu punya pertanggungjawaban moral, punya pertanggungjawaban sosial politik kepada petani-petani tebu yang ada di di Blora," jelasnya.

Ia mengeluhkan juga soal infrastruktur jalan di Jateng yang rusak.

Mereka sempat melakukan aksi demonstrasi dengan menanam pohon pisang atas peristiwa jalan rusak di Randublatung-Cepu.

Di sisi lain, ia mengadu juga  atas kriminalisasi yang menimpa warga Desa Nglebak, Maryono atau Peyek yang mengalami kriminalisasi karena membangun jalan di area Perhutani.

Padahal, jalan yang dibangun merupakan jalan lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tak diperbaiki pemerintah. 

Proses pembangunan itu juga dilakukan secara swadaya dengan semangat gotong royong. Selama membangun jalan, mereka juga tidak menebang satu pun batang pohon. Maryono saat ini telah ditahan di Polda Jawa Timur.

Warga Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan mengatakan, mengikuti aksi Jateng Guyub untuk menyampaikan sejumlah keluh kesah yang dialami warga Kepulauan Karimunjawa.

Sebagai satu-satunya kabupaten di Jateng yang merupakan wilayah kepulauan, Karimunjawa kini sedang mengalami perampasan lahan oleh pemodal. 

Menurutnya, Karimunjawa kini sedang diarahkan menjadi kawasan pariwisata bagi kelas-kelas menengah atas. 

Sebaliknya, warga Karimunjawa semakin terpinggirkan. "Karimunjawa selalu dilihat dari pariwisatanya, untuk mengeruk keuntungan Pemerintah, sementara pribumi semakin tersudutkan," jelasnya.

Sementara, Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar mengatakan, persoalan warga yang mengadu lewat aksi Jateng Guyub telah dicatat dan akan ditindaklanjuti.

Ia yang menemui perwakilan massa aksi mengaku,  persoalan itu akan ditindaklanjuti satu persatu.

Semisal kewenangan provinsi maka akan lansung dikerjakan. 

Sebaliknya, jika berkaitan dengan pemerintah pusat maka akan dikonsolidasikan.

Baca juga: Demo Hari Kedua, Jateng Guyub Desak Penertiban Tambang Ilegal

Mengenai kasus kriminalisasi, pihaknya juga akan meminta masukan dari kepolisian.

Pihaknya sedang mengupayakan restorasi justice bagi petani yang dikriminalisasi.

"Kami juga mencatat persoalan tambang, pertanian, kasus kriminalisasi, infrastruktur, dan lainnya," bebernya. (Iwn)