TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Masduki, menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyebut masih ada 'Londo Ireng' di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung pihak-pihak yang menurutnya kerap mengkritik pemerintah, termasuk wartawan, jurnalis, pengamat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain, kan? Wartawan, jurnalis apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?” kata Prabowo.
Merespons hal tersebut, Prof Masduki menilai diksi yang digunakan kepala negara tersebut menunjukkan adanya sikap yang tidak bersahabat terhadap pers.
“Jadi begini, kalau kita dengar itu pidatonya atau potongan pernyataan Prabowo, itu pertama jelas, ini seperti menunjukkan permusuhan terhadap pers, ya, terhadap jurnalis,” ujar Masduki pada Tribun Jogja, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, pemerintah justru seharusnya menghargai kerja-kerja jurnalistik yang selama ini menyampaikan kritik dan masukan terhadap berbagai program pemerintah.
“Jadi, harusnya Prabowo itu berterima kasih kan, karena selama ini banyak dibantu oleh pers dengan menyajikan kritik-kritik publik atas program-program prioritas,” katanya.
Baca juga: Dosen UMY Sebut Pidato Presiden Prabowo Terlalu Dominan Narasi Historis dan Emosional
Masduki menilai penggunaan diksi tersebut mencerminkan praktik komunikasi publik yang kurang tepat.
Seorang pejabat negara, kata dia, semestinya memandang seluruh elemen bangsa, termasuk jurnalis, sebagai mitra yang menjalankan tugas sesuai fungsinya untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi ini satu praktik komunikasi publik yang buruk, yang tidak mengapresiasi kerja-kerja warga negara, termasuk profesi strategis seperti jurnalis,” ujarnya.
Selain itu, Masduki menilai pernyataan Prabowo juga mengindikasikan sikap antikritik karena lebih banyak menyerang pihak yang menyampaikan kritik dibanding merespons substansi persoalan yang diangkat.
“Nah, yang kedua, ini sebetulnya diksi yang menggambarkan presiden itu antikritik. Jadi, bukan merespon substansi materi kritik-kritik yang selama ini muncul, tapi justru menyasar atau mem-bully pembuat kritik atau penyalur kritik,” kata dia.
Ia menambahkan, penggunaan istilah seperti antek asing maupun londo ireng berpotensi menjadi bentuk stigmatisasi terhadap pihak-pihak yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Masduki juga menyoroti kecenderungan Presiden mengalihkan pembahasan dari persoalan yang menjadi kritik publik.
“Yang lebih banyak kemudian dilakukan adalah memproduksi diksi-diksi yang mencoba mengalihkan perhatian orang dari persoalan pokok. Yang disebut denial itu. Jadi dia seperti tidak ingin membicarakan hal-hal yang buruk, atau sebetulnya memang dia tidak menerima informasi tentang terjadinya berbagai penyimpangan proyek-proyek strategis ini dari bawahannya,” ujarnya.
Menurut Masduki, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik apabila pola komunikasi serupa terus berulang.
“Saya rasa kalau ini terus menumpuk, ini nanti membangun distrust. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ya berbahaya,” katanya.
Karena itu, ia berharap tim komunikasi pemerintah melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi Presiden.
Menurutnya, berbagai kritik yang disampaikan publik maupun media seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan investigasi lebih lanjut, bukan direspons dengan penolakan atau stigmatisasi.
“Sebab yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk jurnalis itu fakta lapangan. Yang harusnya bukan disikapi secara denial, apalagi dengan mengabaikan kritik. Justru harusnya dilakukan investigasi lebih lanjut,” tutup Masduki. (*)
