Laporan Muhammad Azzam
TRIBUNBEKASI.COM, KARAWANG- Sejumlah orangtua siswa sumringah usai Bupati Karawang Aep Syaepuloh meluncurkan program modul pembelajaran gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri saat Hari Anak Nasional 2026.
Orangtua menyambut antusias karena dinilai mampu menghapus beban biaya pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) yang selama ini mencapai ratusan ribu rupiah setiap semester.
Salah seorang orangtua siswa SDN Nagasari VI, Iyus, mengaku program tersebut sangat membantu kondisi ekonomi keluarganya.
Ia memiliki dua anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sehingga selama ini harus menyiapkan anggaran khusus untuk membeli LKS.
“Program ini sangat meringankan kami sebagai orang tua. Uang yang biasanya dipakai membeli LKS sekarang bisa digunakan untuk kebutuhan anak yang lain,” ujar Iyus pada Jumat (24/7/2026).
Ia mengungkapkan, sebelum adanya program tersebut dirinya harus mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk setiap anak dalam satu semester. Dengan dua anak yang bersekolah di SD, total biaya pembelian LKS mencapai sekitar Rp300 ribu setiap enam bulan.
“Kalau LKS biasanya per semester. Satu anak sekitar Rp150 ribu, jadi dua anak kurang lebih Rp300 ribu. Sekarang tentu sangat membantu karena biaya itu bisa dialihkan untuk kebutuhan sekolah lainnya,” katanya.
Meski pembelian LKS di sekolah anaknya tidak diwajibkan, Iyus menilai modul pembelajaran gratis tetap memberikan manfaat besar, terutama bagi keluarga dengan lebih dari satu anak yang masih bersekolah.
Ia berharap program tersebut menjadi kebijakan berkelanjutan, bahkan ke depan dapat dilengkapi dengan penyediaan buku paket.
“Harapan saya program ini jangan berhenti sampai di sini. Semoga semester berikutnya tetap ada. Kalau nanti dilengkapi buku paket, tentu orang tua akan semakin terbantu,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Siti Anisah, orang tua siswa SMP Negeri 6 Karawang. Menurutnya, program modul gratis menjadi kabar baik karena mengurangi pengeluaran rutin keluarga setiap semester.
“Alhamdulillah sangat membantu. Biasanya kami harus menyiapkan uang khusus untuk membeli LKS. Sekarang anggaran itu bisa dipakai untuk uang saku anak, perlengkapan sekolah, atau kebutuhan sehari-hari,” kata Siti.
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan sekaligus membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya kebutuhan sekolah.
“Semoga program ini terus berlanjut dan kualitas modulnya semakin baik. Jadi anak-anak tetap mendapatkan materi belajar yang lengkap tanpa membebani orang tua,” tuturnya.
Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Syaepuloh resmi meluncurkan program modul pembelajaran atau Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi siswa SD dan SMP negeri pada momen Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Karawang di Aula Husni Hamid, Kamis (23/7/2026).
Bupati Aep mengatakan peluncuran program LKS gratis ini sebagai hadiah pada Hari Anak Nasional.
Kehadiran LKS gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu meringankan biaya pendidikan yang masih ditanggung orang tua siswa.
"Hari ini kami memberikan hadiah untuk masyarakat Karawang, khususnya siswa SD dan SMP negeri, berupa LKS gratis. Mudah-mudahan program ini bisa membantu orang tua dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan," kata Aep.
Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya pembelian LKS setiap semester. Karena itu, Pemkab Karawang mengambil langkah dengan menyediakan LKS secara gratis untuk seluruh siswa SD dan SMP negeri.
Aep mengklaim program tersebut menjadi yang pertama diterapkan di Jawa Barat. Untuk menjalankan program itu, pihaknya mengalokasikan anggaran hampir Rp7 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk mencetak modul atau LKS dengan kualitas yang baik sehingga dapat digunakan siswa selama satu semester.
"Kami ingin bukan hanya gratis, tetapi kualitasnya juga bagus. Kertasnya harus kuat sehingga bisa digunakan selama enam bulan dan tidak mudah rusak," ujarnya.
Program LKS gratis mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2026 dan akan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP negeri di Kabupaten Karawang.
Materi yang ada di dalam LKS akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan. Pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk penyempurnaan program ke depan.
Aep berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Karawang.
"Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami berharap program ini bisa membantu masyarakat dan menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045," kata Aep.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karawang Wawan Setiawan Natakusumah mengatakan, modul pembelajaran tersebut disusun oleh guru-guru terbaik di Karawang melalui Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) untuk jenjang SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk jenjang SMP.
Menurutnya, penyusunan modul dilakukan mengacu pada kurikulum yang berlaku sehingga materi yang diterima siswa tetap berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas.
"Modul ini bukan sekadar pengganti LKS. Isinya disusun oleh guru-guru kita sendiri berdasarkan capaian pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Jadi kualitasnya tetap terjamin karena disusun oleh tenaga pendidik yang memahami karakter siswa di Karawang," kata Wawan.
Ia menjelaskan, setiap siswa akan menerima satu paket modul yang berisi seluruh mata pelajaran dan dapat digunakan selama satu semester.
Selain untuk kegiatan belajar di sekolah, modul tersebut juga dapat dibawa pulang sebagai bahan belajar mandiri di rumah.
"Harapan kami, dengan adanya modul gratis ini tidak ada lagi siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran hanya karena belum memiliki bahan ajar. Semua anak mendapatkan hak yang sama untuk belajar," tuturnya.
Disdikbud juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk menerima masukan dari guru, kepala sekolah maupun orang tua agar kualitas modul terus ditingkatkan pada semester berikutnya.
"Kami optimistis program modul pembelajaran gratis ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat," tandasnya. (MAZ)
